Komentar Agung Soal Opsi Jabatan Waketum & Ketua Harian Golkar

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono enggan menanggapi soal jabatan wakil ketua umum merangkap ketua harian yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi.

Jabatan tersebut akan diemban Agung jika usul pembentukan kepengurusan transisi untuk rekonsiliasi Partai Golkar disepakati oleh dua belah pihak.

"Jabatan waketum dan ketua harian itu mengacu pada hasil Munas Riau. Boleh-boleh aja. Tapi kan kita belum sepakat. Siap enggak semua bermuara di Munas? Ngomong jabatan itu nomor dua. Setuju dulu Munas. Bukan dipanjang-panjangin," ujar Agung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Agung mengatakan, waktu paling ideal untuk melaksanakan Munas Partai Golkar selambatnya pada tahun 2016 atau usai gelaran pilkada serentak.

Menurut menteri koordinator era SBY ini, jalan Munas harus ditempuh untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang melatarbelakangi perseteruan di tubuh Golkar.

"Saya mendengar juga Pak Ical udah setuju Munas, tapi waktunya (belum tahu). Kalau kami Munas paling lambat 2016," pungkas Agung.

PILIHAN:
Kejagung Dalami Peran Eddy Sofyan sebagai Kesbangpol Linmas

Jokowi Minta Aparat Tak Jadi Pemadam Kebakaran di Pilkada