Agung Sambut Baik Usulan Pembentukan Kepengurusan Transisi
Kamis, 12 November 2015 - 10:14 WIB
Agung Sambut Baik Usulan Pembentukan Kepengurusan Transisi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menyabut baik usulan pembentukan kepengurusan transisi untuk rekonsiliasi Partai Golkar.
Usulan tersebut sebagaimana dicetuskan Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi usai bertemu generasi muda Golkar, Selasa 10 November 2015 lalu.
"Itu sebuah pemikiran yang cukup bisa dipahami dan bisa dikembangkan lagi," kata Agung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Namun demikian, Agung masih mempermasalahkan status kepengurusan transisi yang bersifat sementara dan rawan digugat lantaran hanya mewakili dua kubu yang berseteru. Sementara, kata Agung, sebuah pengurus DPP Golkar wajib dibentuk melalui mekanisme Munas.
"Kepengurusan transisi ini nanti yang buat hanya saya sama Pak Ical. Ini enggak sempurna, rawan gugatan. Karena sebuah DPP wajib melalui Munas, bukan dibikin-bikin. Tapi okelah ini memang extraordinary occasion. Tapi ya temporary," ungkap Agung.
PILIHAN:
KPK Minta Masyarakat Laporkan jika Ada Gratifikasi Dokter
KPK Diminta Bongkar Dugaan Gratifikasi di Kalangan Dokter
Usulan tersebut sebagaimana dicetuskan Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi usai bertemu generasi muda Golkar, Selasa 10 November 2015 lalu.
"Itu sebuah pemikiran yang cukup bisa dipahami dan bisa dikembangkan lagi," kata Agung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Namun demikian, Agung masih mempermasalahkan status kepengurusan transisi yang bersifat sementara dan rawan digugat lantaran hanya mewakili dua kubu yang berseteru. Sementara, kata Agung, sebuah pengurus DPP Golkar wajib dibentuk melalui mekanisme Munas.
"Kepengurusan transisi ini nanti yang buat hanya saya sama Pak Ical. Ini enggak sempurna, rawan gugatan. Karena sebuah DPP wajib melalui Munas, bukan dibikin-bikin. Tapi okelah ini memang extraordinary occasion. Tapi ya temporary," ungkap Agung.
PILIHAN:
KPK Minta Masyarakat Laporkan jika Ada Gratifikasi Dokter
KPK Diminta Bongkar Dugaan Gratifikasi di Kalangan Dokter
(kri)
