Bamsoet Bantah Golkar Ical Setuju Bentuk Kepengurusan Transisi

JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo (Bamsoet) membantah, pihaknya menyetujui pembentukan tim transisi yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Partai Golkar, Muladi.Menurutnya, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkrah sangat jelas dan tegas bahwasannya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan Ancol telah dibatalkan."Siapa bilang pihak Munas Bali setuju pembentukan kepengurusan transisi? Ngawur! Kepengurusan abal-abal itu sudah tidak ada," ujar Bamsoet saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2015).Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR itu menegaskan, yang masih terdaftar resmi hingga hari ini di Kemenkumham adalah kepengurusan Golkar Ical hasil Munas Riau.Kepengurusan Ical hasil Munas Riau sudah menyelenggarakan Munas di Bali sesuai ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar."Dan itu sudah Dikuatkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dua pekan lalu. Bahwa Munas Ancol perbuatan melawan hukum dan ilegal," tegas Bamsoet.PT DKI Jakarta juga memutuskan Munas Bali sah lantaran sesuai ketentuan dalam AD/ART Partai. "Lalu pihak Agung Laksono ajukan Kasasi. Ya kita tunggu saja hasil kasasi itu. Masak Munas Bali yang sah kalah sama munas abal-abal," ucap Bamsoet.Bamsoet mengatakan, pihaknya akan mengakomodir kubu Agung. Pasalnya sudah ada kesepakatan di rumah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat proses kasasi di MA terkait Putusan PTUN soal keabsahan SK Memkumham dan banding di PT DKI Jakarya terkait keputusan Munas Ancol perbuatan melawan hukum (PMH) dan tidak sah."Yang sah sesuai ketentuan adalah Munas Bali. Kesepakatan itu antara lain: 1. Yang menang mengakomodir yang kalah. Yang kalah menghormati yang menang dan tidak melakukan upaya hukum lagi demi persatuan Golkar. 2. Yang kalah tidak mendirikan partai baru," paparnya.Maka itu sekali lagi, Bamsoet menegaskan, gagasan transisi dan munas bersama itu tidak diperlukan dan tidak ada urgensinya kecuali hal tersebut hanya kebutuhan orang yang tengah panik karena khawatir kehilangan posisi dalam kepengurusan DPP Golkar hingga Pemilu 2019.Dia mengatakan, bahwa Munas yang sesuai ketentuan AD/ART akan diselenggarakan pada 2019. Kecuali 2/3 DPD I menghendaki Munaslub sebelum waktunya sebagaimana diatur dalam AD/ART."Dan yang menyelenggarakan adalah DPP yang sah. Yaitu hasil Munas Bali. Karena yang punya suara adalah daerah. Bukan orang perorang yang teriak-teriak tidak jelas itu," tandas Bamsoet.Pilihan:Hendardi: Soeharto Banyak Catatkan Praktik AntikepahlawananBamsoet: Emang Gue Pikirin Ancaman Golkar Kubu Agung