Wantimpres Pertanyakan Hasrat Luhut UU Lobi Masuk APBN

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mempertanyakan usulan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan tentang Undang-undang (UU) Pelobi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Mantan Ketua MPR itu menilai, selama tiga tahun dirinya berada di parlemen, tidak ada wacana yang sama seperti apa yang diinginkan Luhut.Apa lagi lanjut Sidarto, presiden sebelumnya seperti BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak pernah menggunakan anggaran untuk lobi."Saya mengalami tiga periode di DPR Ibu Mega, SBY, Gus Dur, BJ Habibie, kan keluar negeri juga. Saya enggak pernah dengar butuhkan biaya itu (lobi). Kenapa baru sekarang," ujar Sidarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2015).Menurutnya, budaya lobi hanya ada di Amerika Serikat (AS). Sidarto mengatakan, di negara bagian Asia atau sekitar Indonesia tidak ada budaya tersebut."Kalau ada mungkin itu melengkapi oleh pihak ketiga yang saya enggak tahu ya, tapi kalau itu dianggarkan kenapa tidak dari dulu dianggarkan," tandas Sidarto.Pilihan:Kasus 65 Disidang, Luhut: Bagaimana dengan Tragedi WesterlingRespons Jokowi Soal Kabar Broker di Pertemuan dengan Obama