Jokowi Perintahkan Deteksi Dini Pilkada Serentak
Senin, 02 November 2015 - 19:33 WIB
Jokowi Perintahkan Deteksi Dini Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajarannya terutama Badan Intelijen Negara (BIN), Polri serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan deteksi dini terhadap sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2015.
Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta. "Dicermati karena pilkada ini yang tinggal sebulan ini suasananya adem-adem saja, tidak seperti pilkada pada lima tahun yang lalu," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo saat jumpa pers usai rapat kabinet paripurna, Senin (2/11/2015).
Dalam rapat kabinet paripurna tadi, kata Tjahjo, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan melaporkan keseluruhan pelaksanaan pilkada serentak.
Sedangkan, Kemendagri menyampaikan bahwa anggaran pilkada serentak 9 Desember nanti yang diikuti 269 daerah sudah tercukupi. 269 daerah itu terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota.
"Cuma masih ada beberapa pertimbangan lain antara DPRD dengan Bawaslu, mengingat ada sejumlah daerah yang APBD-nya tergolong defisit, tapi masih bisa ditanggulangi oleh tingkat provinsi," tuturnya.
Dia mengungkapkan, anggaran pilkada itu dianggarkan dari APBD sebesar Rp7,1 Triliun. "Ini justru memang cukup mengejutkan, dari sisi efisiensi dibanding pilkada seperti semula, dari perhitungan yang hanya Rp4,8 triliun ternyata pilkada serentak justru meningkat jadi Rp7,1 triliun," ucapnya.
PILIHAN:
Ruhut Dukung Surat Edaran Kapolri Terkait Hate Speech
Politikus PPP Ini Apresiasi Polisi Berlakukan Hate Speech
Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta. "Dicermati karena pilkada ini yang tinggal sebulan ini suasananya adem-adem saja, tidak seperti pilkada pada lima tahun yang lalu," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo saat jumpa pers usai rapat kabinet paripurna, Senin (2/11/2015).
Dalam rapat kabinet paripurna tadi, kata Tjahjo, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan melaporkan keseluruhan pelaksanaan pilkada serentak.
Sedangkan, Kemendagri menyampaikan bahwa anggaran pilkada serentak 9 Desember nanti yang diikuti 269 daerah sudah tercukupi. 269 daerah itu terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota.
"Cuma masih ada beberapa pertimbangan lain antara DPRD dengan Bawaslu, mengingat ada sejumlah daerah yang APBD-nya tergolong defisit, tapi masih bisa ditanggulangi oleh tingkat provinsi," tuturnya.
Dia mengungkapkan, anggaran pilkada itu dianggarkan dari APBD sebesar Rp7,1 Triliun. "Ini justru memang cukup mengejutkan, dari sisi efisiensi dibanding pilkada seperti semula, dari perhitungan yang hanya Rp4,8 triliun ternyata pilkada serentak justru meningkat jadi Rp7,1 triliun," ucapnya.
PILIHAN:
Ruhut Dukung Surat Edaran Kapolri Terkait Hate Speech
Politikus PPP Ini Apresiasi Polisi Berlakukan Hate Speech
(kri)
