Hary Tanoesoedibjo Kunjungi Redaksi Detik.com

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) siang tadi mengunjungi redaksi Detik.com. HT memperkenalkan Partai Perindo kepada awak media Detik.com.

Perjuangan HT yang mendirikan partai politik (parpol) Perindo, diapresiasi Pemimpin Redaksi Detik.com Arifin Asydhad.

Menurut Arifin, langkah HT mendirikan parpol cukup untuk mewarnai Pemilu 2019 mendatang. Dia memandang, tidak banyak pengusaha besar yang berani menerjunkan diri di kancah politik dengan mendirikan parpol.

"Jikapun ada, pengusaha biasanya memilih menempel di parpol yang sudah ada untuk kendaraan politiknya. Ini mengingat risiko dalam pertarungan politik sangat besar," kata Arifin saat menerima HT beserta pengurus Perindo di Kantor Redaksi Detik.com, di Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2015).

Karena itu, Arifin menilai, HT tidak mungkin berani mengambil risiko itu jika tidak dibarengi dengan komitmen serius dan visi pengabdian terhadap negara.

"Apa yang disampaikan sebetulnya bagian dari perjuangan demokrasi ke depan, di mana parpol tidak hanya dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan, tapi sebagai alat perjuangan," ucap Arifin.

Arifin melanjutkan, ada benang merah antara komitmen Perindo untuk membangun Indonesia dengan posisi media massa sebagai oposisi (control society) terhadap kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan bangsa.

Menurutnya, tujuan keduanya sama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Untuk membangun Indonesia, diperlukan gerakan bersama dan sinergitas baik dari pemerintah, Parpol, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media massa.

"Kita pahami sesuatu yang baik dilandasi niat baik pasti akan kita dorong dan dukung. Kalau Perindo punya tujuan baik, yang dilakukan baik, pasti didukung media," pungkasnya.

Sementara HT yang merupakan CEO MNC Group mengungkapkan, ada satu isu krusial yang luput dari sasaran perjuangan parpol selama ini, yakni masalah kesenjangan sosial karena struktur ekonomi yang timpang.

Karena itu, Perindo memfokuskan diri untuk mengurai permasalahan tersebut sebagai basis perjuangan organisasi. "Pemerintah terlalu fokus pada yang makro, sementara distribusi ekonomi tidak diperhatikan. Kita akan perjuangkan bagaimana kalangan bawah bisa meningkat lebih cepat," kata HT di tempat yang sama.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus mengalami stagnasi jika persoalan kesenjangan sosial tidak teratasi. Sementara masalah kesenjangan sosial, menurut HT, tidak akan hilang selama konsep pembangunan ekonomi yang dianut negara selama ini tidak diubah.

Diakui HT, pemerintah melalui kebijakan ekonominya selalu memanjakan kaum menengah atas dengan berbagai kemudahan dan fasilitas. Sebaliknya kalangan menengah ke bawah yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia ini cenderung dibiarkan dan tidak diberikan kesempatan untuk maju.

"Konsepnya harus diubah. Kalangan atas tetap diberi kesempatan, tapi prioritas perhatian kepada yang bawah. Kalau kalangan bawah status ekonominya naik, ekonomi ini akan digerakkan lebih banyak orang. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi baru akan naik signifikan," ungkapnya.

HT menilai, pondasi ekonomi Indonesia rapuh, sehingga rentan digoyang krisis. Ini karena Indonesia telah mewujud sebagai negara konsumtif. Indonesia tidak memiliki kedaulatan ekonomi yang ditandai dengan ketidakmampuannya mengendalikan harga komoditas di dalam negeri.

Sementara bangsa hanya menjadi pangsa pasar bagi produsen asing. Selain perbaikan struktur ekonomi, mentalitas bangsa harus berubah agar menjadi negara yang produktif.

"Selain struktur ekonomi yang harus diperbaiki, dominansi produk asing juga perlu diurai. Negara juga harus memberikan kesempatan kepada swasta dalam negeri, seperti UMKM untuk berkembang. Tak cukup diberi kesempatan, mereka juga harus diproteksi, jangan dilepas begitu saja di kancah kompetisi global," tandas HT.

Pilihan:

Kabut Asap Bisa Picu Pemakzulan Jokowi