RAPBN 2016 untuk Kepentingan Politik Pemerintah

JAKARTA - Isi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke DPR dinilai lebih banyak merugikan masyarakat kecil.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, RAPBN itu diduga lebih mengarah untuk menggerus kekayaan alam Indonesia.

"Isinya sampah, lebih banyak diperuntukan bagi politik pemerintah," ujar Uchok melalui siaran persnya kepada wartawan, Jumat (30/10/2015).

Indikasinya, kata dia, adanya pemotongan anggaran subsidi bagi rakyat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), dan LPG. Kemudian subsidi listrik dari Rp76,6 triliun diturunkan menjadi Rp 73,1 triliun.

Sementara, anggaran untuk infrakstur terus naik dari Rp280 triliun menjadi Rp302 triliun untuk tahun 2016. "Mestinya Jokowi peka, mayoritas fraksi di DPR , baik KMP maupun PDIP sendiri menolak PMN, artinya isyarat meminta Rini Soemarno mundur dari Kabinet" ucapnya.

Baca: Hasil Pertemuan KMP Nilai Usulan RAPBN 2016 Tak Pro Rakyat.