Jokowi Minta Daerah Alokasi Anggaran untuk Bencana Kabut Asap
Rabu, 21 Oktober 2015 - 18:36 WIB
Jokowi Minta Daerah Alokasi Anggaran untuk Bencana Kabut Asap
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran daerah untuk penanganan kabut asap di daerah masing-masing. Karena Jokowi melihat pemerintah daerah yang wilayahnya berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan tidak mengalokasikan anggarannya.
"Saya lihat yang terbakar sekarang ini baik provinsi, kota, kabupaten tidak ada anggaran untuk itu, penanganan asap, baik pencegahannya," kata Jokowi dalam rapat kerja pemerintah yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Pencegahan yang dimaksudnya adalah seperti pembuatan kanal bersekat maupun embung dekat area hutan, sehingga area hutan selalu basah. "(Jadi) gampang cari air untuk pemadaman," katanya.
"Kemudian khusus untuk masalah kebakaran dan asap, agar pada musim panas berikutnya, yang namanya surat dalam siaga darurat itu segera dikeluarkan," tuturnya.
Dengan adanya alokasi anggaran tersebut, Pemerintah Pusat maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa bergerak cepat dalam menanganinya. "Karena tanpa (alokasi anggaran) itu BNPB tidak bisa mengintervensi daerah."
Jokowi mengingatkan, pemerintah daerah saat ini telah mendapatkan otonomi pengelolaan anggaran. "Karena apapun ini sudah otonomi, ini perlu dicatat, karena kemarin daerah saya tanya tidak ada anggaran itu," pungkasnya.
PILIHAN:
Gangguan Pernapasan karena Asap, Bocah SD di Riau Tewas
Singapura Boikot Produk Tisu Indonesia karena Asap
Polda Riau Tetapkan Perusahaan Singapura Tersangka Pembakar Lahan
"Saya lihat yang terbakar sekarang ini baik provinsi, kota, kabupaten tidak ada anggaran untuk itu, penanganan asap, baik pencegahannya," kata Jokowi dalam rapat kerja pemerintah yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Pencegahan yang dimaksudnya adalah seperti pembuatan kanal bersekat maupun embung dekat area hutan, sehingga area hutan selalu basah. "(Jadi) gampang cari air untuk pemadaman," katanya.
"Kemudian khusus untuk masalah kebakaran dan asap, agar pada musim panas berikutnya, yang namanya surat dalam siaga darurat itu segera dikeluarkan," tuturnya.
Dengan adanya alokasi anggaran tersebut, Pemerintah Pusat maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa bergerak cepat dalam menanganinya. "Karena tanpa (alokasi anggaran) itu BNPB tidak bisa mengintervensi daerah."
Jokowi mengingatkan, pemerintah daerah saat ini telah mendapatkan otonomi pengelolaan anggaran. "Karena apapun ini sudah otonomi, ini perlu dicatat, karena kemarin daerah saya tanya tidak ada anggaran itu," pungkasnya.
PILIHAN:
Gangguan Pernapasan karena Asap, Bocah SD di Riau Tewas
Singapura Boikot Produk Tisu Indonesia karena Asap
Polda Riau Tetapkan Perusahaan Singapura Tersangka Pembakar Lahan
(hyk)
