Hukum Masih Jadi Alat Kepentingan Politik
Rabu, 21 Oktober 2015 - 10:41 WIB
Hukum Masih Jadi Alat Kepentingan Politik
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli zon mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja satu tahun Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya dalam bidang hukum.
Menurut dia, selama satu tahun Pemerintah Jokowi muncul kesan hukum masih menjadi alat kepentingan politik.
"Satu tahun Pemerintah Jokowi-JK, intervensi politik masih besar dalam ranah hukum di Indonesia," kata Fadli Zon melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Rabu (21/10/2015).
Dia menjabarkan sejumlah contoh terkait penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya kental unsur politik.
Salah satunya sikap pemerintah dalam menangani kasus perpecahan di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Kita saksikan intervensi pemerintah begitu kuat untuk kepentingan politiknya. Partai politik di luar koalisi penguasa dipecah belah dengan instrumen hukum," tutur Fadli.
Jokowi juga dinilai Fadli melakukan kesalahan fatal dengan mengangkat Jaksa Agung yang berlatarbelakang kader partai.
Menurut dia, potensi intervensi politik semakin besar dalam proses penegakan hukum di kejaksaan.
Padahal sejak awal, lanjut dia, Jokowi berjanji tidak akan memilih Jaksa Agung yang berlatar belakang politikus.
"Aroma politisasi kasus hukum dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sangat besar. Ini kemunduran bagi penegakkan hukum di Indonesia. Hukum harus dikelola oleh aparat yang profesional," tutur Fadli.
PILIHAN:
Menkumham Diminta Cabut SK Golkar Agung
Menurut dia, selama satu tahun Pemerintah Jokowi muncul kesan hukum masih menjadi alat kepentingan politik.
"Satu tahun Pemerintah Jokowi-JK, intervensi politik masih besar dalam ranah hukum di Indonesia," kata Fadli Zon melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Rabu (21/10/2015).
Dia menjabarkan sejumlah contoh terkait penegakan hukum di Indonesia yang dinilainya kental unsur politik.
Salah satunya sikap pemerintah dalam menangani kasus perpecahan di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Kita saksikan intervensi pemerintah begitu kuat untuk kepentingan politiknya. Partai politik di luar koalisi penguasa dipecah belah dengan instrumen hukum," tutur Fadli.
Jokowi juga dinilai Fadli melakukan kesalahan fatal dengan mengangkat Jaksa Agung yang berlatarbelakang kader partai.
Menurut dia, potensi intervensi politik semakin besar dalam proses penegakan hukum di kejaksaan.
Padahal sejak awal, lanjut dia, Jokowi berjanji tidak akan memilih Jaksa Agung yang berlatar belakang politikus.
"Aroma politisasi kasus hukum dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sangat besar. Ini kemunduran bagi penegakkan hukum di Indonesia. Hukum harus dikelola oleh aparat yang profesional," tutur Fadli.
PILIHAN:
Menkumham Diminta Cabut SK Golkar Agung
(dam)
