Pusat Komando Penanganan Kabut Asap Tak Jelas
Pusat Komando Penanganan Kabut Asap Tak Jelas
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Riau Intsiawati Ayus mempertanyakan komando penanganan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Sebab, presiden mengklaim penanganan kabut asap berada di tangannya.
"Satu lagi, kalau presiden mengatakan masalah asap satu komando di tangan saya (presiden), saya bingung sekarang," ujar Intsiawati usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).
"Makanya dari tadi pertanyaan di mana pusat komando penanggulangan asap. Kalau ada yang tau mungkin saya yang ketinggalan," tambahnya.
Menurut perempuan yang akrab disapa Iin ini, penanganan kabut asap tidak berada dalam satu komando presiden. Hal itu terlihat dari peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait yang dinilai berjalan sendiri-sendiri.
Sehingga, korban terkena dampak kabut asap susah untuk mendapatkan penanganan dan bantuan dari pemerintah. Satu contoh, kata Iin, satgas yang bertugas menangani kabut asap di Riau akan berhenti masa tugasnya.
Sementara berdasarkan SK penugasan anggaran mereka pun akan ikut dihentikan. Oleh karenanya, perlu ada komando yang jelas dari pemerintah.
"Seandainya saya presiden saya bilang pusat komando di saya. Sekarang pusat komando ada dua menko. Satu aja lah siapa, jelas kita merujuk. Boleh tentang kesehatan, tentang pendidikan tentang sosial tentang semua enggak jelas sekarang di mana pusat komandonya," tukasnya.
PILIHAN:
Intruksi Jokowi Bangun Kanal Atasi Kebakaran Hutan Dikritik
Pemerintah Dinilai Gagap Tangani Kabut Asap
"Satu lagi, kalau presiden mengatakan masalah asap satu komando di tangan saya (presiden), saya bingung sekarang," ujar Intsiawati usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).
"Makanya dari tadi pertanyaan di mana pusat komando penanggulangan asap. Kalau ada yang tau mungkin saya yang ketinggalan," tambahnya.
Menurut perempuan yang akrab disapa Iin ini, penanganan kabut asap tidak berada dalam satu komando presiden. Hal itu terlihat dari peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait yang dinilai berjalan sendiri-sendiri.
Sehingga, korban terkena dampak kabut asap susah untuk mendapatkan penanganan dan bantuan dari pemerintah. Satu contoh, kata Iin, satgas yang bertugas menangani kabut asap di Riau akan berhenti masa tugasnya.
Sementara berdasarkan SK penugasan anggaran mereka pun akan ikut dihentikan. Oleh karenanya, perlu ada komando yang jelas dari pemerintah.
"Seandainya saya presiden saya bilang pusat komando di saya. Sekarang pusat komando ada dua menko. Satu aja lah siapa, jelas kita merujuk. Boleh tentang kesehatan, tentang pendidikan tentang sosial tentang semua enggak jelas sekarang di mana pusat komandonya," tukasnya.
PILIHAN:
Intruksi Jokowi Bangun Kanal Atasi Kebakaran Hutan Dikritik
Pemerintah Dinilai Gagap Tangani Kabut Asap
(kri)
Explore More