PDIP Akui Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Jokowi Turun
Kamis, 08 Oktober 2015 - 14:45 WIB
PDIP Akui Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Jokowi Turun
A
A
A
JAKARTA - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin menurun.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menjelaskan, persoalan tersebut dipengaruhi kebijakan Pemerintahan Jokowi yang mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
"Di sektor ekonomi, pilihan Jokowi menaikan BBM dan membangun infrastruktur harus dibayar mahal. Presiden menjadi tidak populer," ujar Marurar dalam acara diskusi dan laporan hasil survei nasional Indobarometer tentang Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2015).
Pria yang biasa disapa Ara ini memahami kebijakan yang diambil Pemerintahan Jokowi tidak populis di masyarakat. "Ini memang sebuah pilihan. Bisa saja pilih kebijakan populis, tapi kita tidak cukup dana untuk membangun infrastruktur," jelasnya.
Menurutnya langkah yang diambil Jokowi sudah tepat dalam mencabut subsidi BBM demi perbaikan sektor ekonomi Indonesia secara struktural.
"Kalau mau perbaiki struktural sekarang waktunya, karena pemilu masih lama empat tahun lagi. Jika sudah mendekati pemilu, maka akan terasa sangat politis dan kebijakannya tidak akan efektif," ucapnya.
November 2014 Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi untuk jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter. Kemudian, Oktober 2015 ini Jokowi meminta PT Pertamina untuk menurunkan harga BBM jenis premium.
Baca: Jokowi Ngaku Naikkan BBM Setelah Merenung Panjang.
Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga BBM Premium.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menjelaskan, persoalan tersebut dipengaruhi kebijakan Pemerintahan Jokowi yang mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu.
"Di sektor ekonomi, pilihan Jokowi menaikan BBM dan membangun infrastruktur harus dibayar mahal. Presiden menjadi tidak populer," ujar Marurar dalam acara diskusi dan laporan hasil survei nasional Indobarometer tentang Keberhasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2015).
Pria yang biasa disapa Ara ini memahami kebijakan yang diambil Pemerintahan Jokowi tidak populis di masyarakat. "Ini memang sebuah pilihan. Bisa saja pilih kebijakan populis, tapi kita tidak cukup dana untuk membangun infrastruktur," jelasnya.
Menurutnya langkah yang diambil Jokowi sudah tepat dalam mencabut subsidi BBM demi perbaikan sektor ekonomi Indonesia secara struktural.
"Kalau mau perbaiki struktural sekarang waktunya, karena pemilu masih lama empat tahun lagi. Jika sudah mendekati pemilu, maka akan terasa sangat politis dan kebijakannya tidak akan efektif," ucapnya.
November 2014 Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi untuk jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2.000 per liter. Kemudian, Oktober 2015 ini Jokowi meminta PT Pertamina untuk menurunkan harga BBM jenis premium.
Baca: Jokowi Ngaku Naikkan BBM Setelah Merenung Panjang.
Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga BBM Premium.
(kur)
