Banyak PNS Stres Jelang Pilkada Serentak
Jum'at, 02 Oktober 2015 - 15:45 WIB
Banyak PNS Stres Jelang Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang. Ternyata tidak sedikit pegawai negeri sipil (PNS) yang stres menghadapi perhelatan tersebut.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengakui banyak PNS yang mengalami stres menjelang pilkada.
"Karena nalurinya ingin netral tapi karena ada tekanan dari oknum tertentu, kemudian fitrah itu harus bergeser," kata Muhammad usai penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tentang netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada serentak 2015 di Kantor Kemenpan RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Dia mengatakan, Bawaslu tidak menginginkan PNS seperti buih lautan yang ikut kapal berlayar. "Biasanya di pilkada, PNS harusnya happy (gembira), tidak stres," ungkapnya. (Baca: Sejumlah Lembaga Awasi Bareng Gerak-gerik PNS di Pilkada)
Dia mengungkapkan, institusinya menemukan sejumlah PNS yang diduga tidak netral menjelang pilkada serentak 2015. Salah satunya keterlibatan sekretaris daerah (sekda) di Pemalang, Jawa Tengah yang menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi PNS.
"Ada salah satu pejabat sekda di Pemalang, ada pasangan yang bupatinya diloloskan oleh KPUD tapi wakil bupatinya tidak. Kemudian dari Panwas membuat wakil bupati ini lolos dengan melihat syarat yang ada," ungkapnya.
Kemudian, kata dia, Sekda merasa tidak senang dengan keputusan Panitia Pengawas Pemilu setempat. "Kemudian tiga PNS yang diperbantukan untuk panwas ditarik kembali," tuturnya.
PILIHAN:
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengakui banyak PNS yang mengalami stres menjelang pilkada.
"Karena nalurinya ingin netral tapi karena ada tekanan dari oknum tertentu, kemudian fitrah itu harus bergeser," kata Muhammad usai penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tentang netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada serentak 2015 di Kantor Kemenpan RB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Dia mengatakan, Bawaslu tidak menginginkan PNS seperti buih lautan yang ikut kapal berlayar. "Biasanya di pilkada, PNS harusnya happy (gembira), tidak stres," ungkapnya. (Baca: Sejumlah Lembaga Awasi Bareng Gerak-gerik PNS di Pilkada)
Dia mengungkapkan, institusinya menemukan sejumlah PNS yang diduga tidak netral menjelang pilkada serentak 2015. Salah satunya keterlibatan sekretaris daerah (sekda) di Pemalang, Jawa Tengah yang menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi PNS.
"Ada salah satu pejabat sekda di Pemalang, ada pasangan yang bupatinya diloloskan oleh KPUD tapi wakil bupatinya tidak. Kemudian dari Panwas membuat wakil bupati ini lolos dengan melihat syarat yang ada," ungkapnya.
Kemudian, kata dia, Sekda merasa tidak senang dengan keputusan Panitia Pengawas Pemilu setempat. "Kemudian tiga PNS yang diperbantukan untuk panwas ditarik kembali," tuturnya.
PILIHAN:
(dam)
