Tak Hadir di Forum PBB, Fadli Zon Kritik Jokowi
Rabu, 30 September 2015 - 09:50 WIB
Tak Hadir di Forum PBB, Fadli Zon Kritik Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mewakili Indonesia hadir dalam forum pertemuan antar para pemimpin dunia di Sidang Majelis Umum PBB. Kegiatan ini berlangsung sejak 25 September.
Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hadir dalam pertemuan penting internasional tersebut.
"Hal ini sangat disayangkan, kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung," kata Fadli melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Rabu (30/9/2015).
Fadli mengatakan, Sidang Majelis Umum PBB kali ini merupakan forum yang sangat strategis. Ini momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global. Termasuk pengukuhan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan MDGs.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh presiden atau kepala negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC. "Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh presiden," kata Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menilai Indonesia juga kurang lantang di forum tersebut. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, suara Indonesia dinilainya tak tegas dan lantang dalam merespon permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB bahkan permasalahan asap yang sudah menjadi isu regional.
Fadli pun menyayangkan pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual. "Sidang Majelis Umum PBB seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri negara kita."
"Presiden Jokowi seharusnya tampil menunjukkan sikap Indonesia di hadapan dunia bersama pemimpin negara-negara dunia lainnya," kata Fadli. Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan juga hasilnya," imbuhnya.
PILIHAN:
KPU: Putusan MK Langsung Berlaku di Pilkada Tahun Ini
Putusan MK Rugikan Parpol yang Tak Ajukan Calon di Pilkada
Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hadir dalam pertemuan penting internasional tersebut.
"Hal ini sangat disayangkan, kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung," kata Fadli melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Rabu (30/9/2015).
Fadli mengatakan, Sidang Majelis Umum PBB kali ini merupakan forum yang sangat strategis. Ini momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global. Termasuk pengukuhan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan MDGs.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh presiden atau kepala negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC. "Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh presiden," kata Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menilai Indonesia juga kurang lantang di forum tersebut. Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, suara Indonesia dinilainya tak tegas dan lantang dalam merespon permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB bahkan permasalahan asap yang sudah menjadi isu regional.
Fadli pun menyayangkan pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual. "Sidang Majelis Umum PBB seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri negara kita."
"Presiden Jokowi seharusnya tampil menunjukkan sikap Indonesia di hadapan dunia bersama pemimpin negara-negara dunia lainnya," kata Fadli. Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan juga hasilnya," imbuhnya.
PILIHAN:
KPU: Putusan MK Langsung Berlaku di Pilkada Tahun Ini
Putusan MK Rugikan Parpol yang Tak Ajukan Calon di Pilkada
(kri)
