Penjelasan Kapolri Soal Kabar Pelimpahan Berkas BW
Kamis, 17 September 2015 - 09:38 WIB
Penjelasan Kapolri Soal Kabar Pelimpahan Berkas BW
A
A
A
JAKARTA - Badan Reserse Kriminal Polri dikabarkan akan melimpahkan berkas perkara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bambang Widjojanto ke kejaksaan pada Jumat 18 September 2015.
Namun Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengaku belum mengetahui secara pasti waktu pelimpahan berkas kasus pria yang biasa disapa BW itu.
"Kalau kapannya saya tidak tahu pasti," kata Badrodin saat dihubungi wartawan, Kamis (17/9/2015).
Kendati demikian, Kapolri mengaku pernah meminta anak buahnya agar seluruh perkara hukum yang telah dinyatakan P-21 (lengkap) untuk segera diserahkan ke Kejaksaan. (Baca: Pelimpahan Tahap II Kasus BW Dilakukan Jumat)
Dia khawatir apabila hal ini tidak disegerakan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
"Karena kalau tidak diserahkan ke kejaksaan nanti jika tidak kasusnya gantung. Harus ada kepastian hukum sehingga bisa dilanjut ke penuntutan," tandasnya.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan BW sebagai tersangka karena diduga telah menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam sidang sengketa pengurusan Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Kontitusi (MK) tahun 2010 silam.
Ketika itu, BW berprofesi sebagai penasihat hukum calon Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar. Atas penetapan status tersangka tersebut, kemudian BW mengajukan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Mabes Polri.
PILIHAN:
Ekonomi Sulit, DPR Dinilai Tak Pantas Minta Kenaikan Tunjangan
Namun Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengaku belum mengetahui secara pasti waktu pelimpahan berkas kasus pria yang biasa disapa BW itu.
"Kalau kapannya saya tidak tahu pasti," kata Badrodin saat dihubungi wartawan, Kamis (17/9/2015).
Kendati demikian, Kapolri mengaku pernah meminta anak buahnya agar seluruh perkara hukum yang telah dinyatakan P-21 (lengkap) untuk segera diserahkan ke Kejaksaan. (Baca: Pelimpahan Tahap II Kasus BW Dilakukan Jumat)
Dia khawatir apabila hal ini tidak disegerakan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
"Karena kalau tidak diserahkan ke kejaksaan nanti jika tidak kasusnya gantung. Harus ada kepastian hukum sehingga bisa dilanjut ke penuntutan," tandasnya.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan BW sebagai tersangka karena diduga telah menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam sidang sengketa pengurusan Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Kontitusi (MK) tahun 2010 silam.
Ketika itu, BW berprofesi sebagai penasihat hukum calon Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar. Atas penetapan status tersangka tersebut, kemudian BW mengajukan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Mabes Polri.
PILIHAN:
Ekonomi Sulit, DPR Dinilai Tak Pantas Minta Kenaikan Tunjangan
(dam)
