PKS Dorong Sistem Proporsional Tertutup

DEPOK - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong perubahan sistem politik Indonesia dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Hal tersebut perlu untuk mengakhiri politik berbiaya tinggi seperti saat ini. Untuk memuluskan langkah tersebut, PKS akan mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu. PKS akan mengajak partai lain di Koalisi Merah Putih(KMP) untuk mendukung upaya perubahan sistem pemilu tersebut.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, politik biaya rendah hanya bisa diciptakan jika sistem proporsional tertutup dikembalikan seperti dulu. Sistem proporsional terbuka seperti saat ini terbukti menyuburkan praktik politik uang. Caleg yang memiliki kualitas baik tak jarang harus terpental dari persaingan karena dikalahkan oleh caleg yang memiliki uang.

Bahkan, terkadang caleg yang sudah berkontribusi besar di daerah pemilihannya selama bertahun tahun terpaksa tersingkir karena ada caleg yang mampu membeli suara pemilih dengan uang. Namun, Sohibul mengingatkan sistem proporsional tertutup harus dibarengi dengan proses pengaderan yang baik.

Karena jika sistemnya tertutup, keputusan penentuan nomor urut caleg ada pada parpol. ”Tapi kalau pengaderannya tidak baik maka bisa terjadi penyalahgunaan, orang bisa menjadi nomor (urut) satu bukan karena terbaik tapi karena dekat dengan ketua umum,” ujarnya sesuai penutupan Musyawarah Nasional (Munas) PKS IV di Depok, Jawa Barat, kemarin.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nurwahid menyetujui usulan sistem proporsional tertutup ini. Menurutnya, cara yang efektif untuk menekan tingkat korupsi di tubuh parpol adalah dengan sistem proporsional tertutup.

Sistem tersebut bermanfaat agar tidak terjadi jor-joran uang dalam persaingan di dalam partai. ”Kalau kampanyenya sedikit( keluaruang), tentumereka tidak berpikir untuk korupsi,” ucapnya kemarin.

Mula akmal