PKS Dorong Sistem Proporsional Tertutup

Rabu, 16 September 2015 - 10:12 WIB
PKS Dorong Sistem Proporsional...
PKS Dorong Sistem Proporsional Tertutup
A A A
DEPOK - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong perubahan sistem politik Indonesia dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Hal tersebut perlu untuk mengakhiri politik berbiaya tinggi seperti saat ini. Untuk memuluskan langkah tersebut, PKS akan mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu. PKS akan mengajak partai lain di Koalisi Merah Putih(KMP) untuk mendukung upaya perubahan sistem pemilu tersebut.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, politik biaya rendah hanya bisa diciptakan jika sistem proporsional tertutup dikembalikan seperti dulu. Sistem proporsional terbuka seperti saat ini terbukti menyuburkan praktik politik uang. Caleg yang memiliki kualitas baik tak jarang harus terpental dari persaingan karena dikalahkan oleh caleg yang memiliki uang.

Bahkan, terkadang caleg yang sudah berkontribusi besar di daerah pemilihannya selama bertahun tahun terpaksa tersingkir karena ada caleg yang mampu membeli suara pemilih dengan uang. Namun, Sohibul mengingatkan sistem proporsional tertutup harus dibarengi dengan proses pengaderan yang baik.

Karena jika sistemnya tertutup, keputusan penentuan nomor urut caleg ada pada parpol. ”Tapi kalau pengaderannya tidak baik maka bisa terjadi penyalahgunaan, orang bisa menjadi nomor (urut) satu bukan karena terbaik tapi karena dekat dengan ketua umum,” ujarnya sesuai penutupan Musyawarah Nasional (Munas) PKS IV di Depok, Jawa Barat, kemarin.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nurwahid menyetujui usulan sistem proporsional tertutup ini. Menurutnya, cara yang efektif untuk menekan tingkat korupsi di tubuh parpol adalah dengan sistem proporsional tertutup.

Sistem tersebut bermanfaat agar tidak terjadi jor-joran uang dalam persaingan di dalam partai. ”Kalau kampanyenya sedikit( keluaruang), tentumereka tidak berpikir untuk korupsi,” ucapnya kemarin.

Mula akmal
(ftr)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
Geledah Rumah Silmy...
Geledah Rumah Silmy Karim, KPK Yakin Ada Bukti Tambahan
Gugatan Paulus Tannos...
Gugatan Paulus Tannos di Singapura Ditolak, KPK: Percepat Proses Ekstradisi ke Indonesia
Tumbuhkan Asa Jurnalis...
Tumbuhkan Asa Jurnalis Muda di Era Disruspi Digital, IJTI Gelar Konferensi Jurnalis Kampus se-Indonesia
Kemenag Catat 2 Juta...
Kemenag Catat 2 Juta Hewan Kurban Senilai Rp18,28 Triliun Dipotong saat Iduladha
KPK Kembali Geledah...
KPK Kembali Geledah Rumah Silmy di Jalan Brawijaya Jaksel
LPSK Siap Berikan Perlindungan...
LPSK Siap Berikan Perlindungan bagi Justice Collaborator Kasus BGN dan Imipas
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved