Proyek Listrik 35.000 MW Diputuskan Jalan Terus
Proyek Listrik 35.000 MW Diputuskan Jalan Terus
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengambil sikap. Kemarin dia meminta Dirut PLN Sofyan Basyir untuk mempercepat proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).
Dia berharap proyek tersebut bisa kelar dalam lima tahun ke depan. Pernyataan Presiden yang disampaikan Sofyan Basyir juga menjadi jawaban atas perdebatan megaproyek tersebut yang melibatkan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang memicu kegaduhan di kabinet.
Pada satu sisi, Rizal pesimistis program tersebut bisa tercapai karena berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, proyek tersebut hanya bisa tercapai 16.167 MW dalam kurun waktu lima tahun. Karena itu dia mengusulkan program baru, yakni proyek percepatan dan diversifikasi listrik. Adapun di sisi lain JK bersikukuh proyek tersebut harus berlanjut dan optimistis pemerintah dapat mewujudkannya.
”Yang disampaikan Presiden kepada saya bahwa apa yang sudah berjalan selama ini dan merupakan komitmen Presiden ke masyarakat terus dilanjutkan. Beliau memonitor setiap bulan perkembangan pembangunan listrik ini,” ujar Sofyan Basyir di Kompleks Istana Jakarta kemarin. Kemarin siang Presiden Jokowi memanggil Sofyan ke Istana Merdeka sebagai buntut kegaduhan di kabinet yang memanas belakangan.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 1,5 jam itu Presiden meminta Sofyan menjelaskan perkembangan pembangunan listrik 35.000 MW. Sofyan menuturkan, proyek listrik 35.000 MW yang sudah dicanangkan Presiden pada 4 Mei 2015 itu masih terus berjalan. Menurut dia, dalam kurun waktu empat bulan terakhir PLN dapat membangun sekitar 2. 000 MW.
Targetnya, hingga akhir tahun ini pembangunan 10.000-15.000 MW dapat tercapai. Karena itulah Presiden tidak memotong target rencana pembangunan listrik 35.000 MW menjadi 16.000 MW seperti yang disampaikan Rizal Ramli. Mantan Dirut BRI ini pun menandaskan pernyataan Rizal tentang adanya kerugian PLN bila membangun listrik 35.000 MW adalah pernyataan yang keliru.
”Menurut saya, ada informasi yang belum lengkap (yang sampai ke Rizal), kan kemarin (Rizal) belum ngobrol dengan PLN secara detail. Aku ini ya kan Dirut PLN, aku yang dikasih tanggung jawab pembangunan 35.0000 MW sama Presidennya, sama menterinya, ya sudah dikerjakan,” ujar Sofyan. Dia lantas menuturkan, kebutuhan listrik di Indonesia saat ini masih berada di bawah rata-rata bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia.
Dalam konsumsi listrik per kapita di Asia, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. ”Coba lihat Malaysia lima kali dari Indonesia, China empat kali lebih, Thailand saja sudah hampir tiga kali lebih dari Indonesia. Indonesia dengan 47.000 MW tadi dengan 247 juta penduduk,” tandasnya. Untuk itu, lanjut Sofyan, PLN akan bertanggung jawab mempercepat pembangunan kelistrikan secara bertahap hingga 2020.
Dalam waktu dekat, PLN akan membangun 291 pembangkit dengan 732 proyek transmisi. Lebih jauh dia memaparkan, dalam proyeksi PLN yang disampaikan ke Presiden, tertulis program pembangunan listrik 35.000MW plus 7.000 MW. Dalam program itu, pemerintah akan membangun dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Kemarin Rizal Ramli menepis anggapan kegaduhan yang dipicu pernyataannya meresahkan investor dan pelaku pasar. Rizal justru mengklaim apa yang disampaikan hanyalah upaya mengungkap fakta dengan harapan adanya evaluasi dan perbaikan. ”Saya itu juga sebenarnya nggak niat bikin gaduh.
Saya hanya ingin ungkap fakta. Daripada kita diam-diam saja ternyata di dalamnya KKN, mendingan kita ungkap fakta saja,” kata Rizal Ramli di sela rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR Jakarta kemarin. Persoalan kegaduhan kabinet sempat menjadi sorotan dalam rapat tersebut.
Dalam kesempatan itu, Rizal pun menegaskan bahwa apa yang diungkapkannya tidak serta-merta berefek negatif. Sebab apa yang dia sampaikan memang bukan sekadar untuk meramaikan suasana, melainkan sebagai upaya menciptakan suatu kerja yang realistis dan transparan. ”Saya bukan gaduh biasa. Gaduh saya ada isinya.
Tidak gaduh hanya di kulitnya saja. Kalau gaduh hanya di kulitnya saja itu adalah infotainment. Saya nggak tertarik dengan infotainment,” ujarnya. Menko Perekonomian di era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid/Gus Dur itu malah berkeyakinan investor akan semakin bergairah melihat fakta yang disampaikan. ”Investor juga senang kalau ada gaduh. Karena berarti kita terbuka.
Kalau ada yang bilang gaduhgaduh investor tidak jadi datang saya pikir itu cara pandang kuno. Cara pandang Orde Baru,” ucapnya. Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menyayangkan jika masalah pembangunan proyek 35000 MW menjadi sumber perbedaan di antara para petinggi negara yang kontraproduktif.
Sebab kondisi tersebut bisa melemahkan investasi. ”Sebenarnya rakyat masih sangat kekurangan listrik. Indikatornya rasio elektrifikasi masih rendah, hanya 85%, bahkan di NTB hanya 65%. Ada sekitar 40 juta rakyat belum teraliri listrik,” katanya di Jakarta kemarin.
Rizal Bertemu Megawati
Seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rizal Ramli mendadak berkunjung ke kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam itu, yakni pukul 16.10-17.40 WIB, Rizal mengaku membicarakan banyak hal dengan balutan nostalgia.
Salah satu hal strategis yang didiskusikan dengan Megawati adalah soal pentingnya menerapkan konsep Trisakti Bung Karno dalam menjalankan pemerintahan, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. ”Mbak Mega titip soal Trisakti.
Kata dia, ini perjuangan bapak saya, yang dulu punya cita-cita banyak yang belum dilaksanakan supaya saya bisa memperjuangkan supaya bisa dilaksanakan,” kata Rizal di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Rizal mengungkapkan, dalam pertemuan itu Megawati dan dirinya juga membahas perlunya kedaulatan ekonomi tanpa perlu bergantung kepada negara luar atau investor asing.
Menurut Rizal, pada dasarnya Megawati sejak dulu konsisten ingin memperjuangkan banyak hal, yaitu berdaulat secara politik bebas aktif, berdaulat secara ekonomi, dan punya kebudayaan sendiri.
Rarasati syarief/ rahmat sahid/ nanang wijayanto
Dia berharap proyek tersebut bisa kelar dalam lima tahun ke depan. Pernyataan Presiden yang disampaikan Sofyan Basyir juga menjadi jawaban atas perdebatan megaproyek tersebut yang melibatkan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang memicu kegaduhan di kabinet.
Pada satu sisi, Rizal pesimistis program tersebut bisa tercapai karena berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, proyek tersebut hanya bisa tercapai 16.167 MW dalam kurun waktu lima tahun. Karena itu dia mengusulkan program baru, yakni proyek percepatan dan diversifikasi listrik. Adapun di sisi lain JK bersikukuh proyek tersebut harus berlanjut dan optimistis pemerintah dapat mewujudkannya.
”Yang disampaikan Presiden kepada saya bahwa apa yang sudah berjalan selama ini dan merupakan komitmen Presiden ke masyarakat terus dilanjutkan. Beliau memonitor setiap bulan perkembangan pembangunan listrik ini,” ujar Sofyan Basyir di Kompleks Istana Jakarta kemarin. Kemarin siang Presiden Jokowi memanggil Sofyan ke Istana Merdeka sebagai buntut kegaduhan di kabinet yang memanas belakangan.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 1,5 jam itu Presiden meminta Sofyan menjelaskan perkembangan pembangunan listrik 35.000 MW. Sofyan menuturkan, proyek listrik 35.000 MW yang sudah dicanangkan Presiden pada 4 Mei 2015 itu masih terus berjalan. Menurut dia, dalam kurun waktu empat bulan terakhir PLN dapat membangun sekitar 2. 000 MW.
Targetnya, hingga akhir tahun ini pembangunan 10.000-15.000 MW dapat tercapai. Karena itulah Presiden tidak memotong target rencana pembangunan listrik 35.000 MW menjadi 16.000 MW seperti yang disampaikan Rizal Ramli. Mantan Dirut BRI ini pun menandaskan pernyataan Rizal tentang adanya kerugian PLN bila membangun listrik 35.000 MW adalah pernyataan yang keliru.
”Menurut saya, ada informasi yang belum lengkap (yang sampai ke Rizal), kan kemarin (Rizal) belum ngobrol dengan PLN secara detail. Aku ini ya kan Dirut PLN, aku yang dikasih tanggung jawab pembangunan 35.0000 MW sama Presidennya, sama menterinya, ya sudah dikerjakan,” ujar Sofyan. Dia lantas menuturkan, kebutuhan listrik di Indonesia saat ini masih berada di bawah rata-rata bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia.
Dalam konsumsi listrik per kapita di Asia, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. ”Coba lihat Malaysia lima kali dari Indonesia, China empat kali lebih, Thailand saja sudah hampir tiga kali lebih dari Indonesia. Indonesia dengan 47.000 MW tadi dengan 247 juta penduduk,” tandasnya. Untuk itu, lanjut Sofyan, PLN akan bertanggung jawab mempercepat pembangunan kelistrikan secara bertahap hingga 2020.
Dalam waktu dekat, PLN akan membangun 291 pembangkit dengan 732 proyek transmisi. Lebih jauh dia memaparkan, dalam proyeksi PLN yang disampaikan ke Presiden, tertulis program pembangunan listrik 35.000MW plus 7.000 MW. Dalam program itu, pemerintah akan membangun dua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Kemarin Rizal Ramli menepis anggapan kegaduhan yang dipicu pernyataannya meresahkan investor dan pelaku pasar. Rizal justru mengklaim apa yang disampaikan hanyalah upaya mengungkap fakta dengan harapan adanya evaluasi dan perbaikan. ”Saya itu juga sebenarnya nggak niat bikin gaduh.
Saya hanya ingin ungkap fakta. Daripada kita diam-diam saja ternyata di dalamnya KKN, mendingan kita ungkap fakta saja,” kata Rizal Ramli di sela rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR Jakarta kemarin. Persoalan kegaduhan kabinet sempat menjadi sorotan dalam rapat tersebut.
Dalam kesempatan itu, Rizal pun menegaskan bahwa apa yang diungkapkannya tidak serta-merta berefek negatif. Sebab apa yang dia sampaikan memang bukan sekadar untuk meramaikan suasana, melainkan sebagai upaya menciptakan suatu kerja yang realistis dan transparan. ”Saya bukan gaduh biasa. Gaduh saya ada isinya.
Tidak gaduh hanya di kulitnya saja. Kalau gaduh hanya di kulitnya saja itu adalah infotainment. Saya nggak tertarik dengan infotainment,” ujarnya. Menko Perekonomian di era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid/Gus Dur itu malah berkeyakinan investor akan semakin bergairah melihat fakta yang disampaikan. ”Investor juga senang kalau ada gaduh. Karena berarti kita terbuka.
Kalau ada yang bilang gaduhgaduh investor tidak jadi datang saya pikir itu cara pandang kuno. Cara pandang Orde Baru,” ucapnya. Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menyayangkan jika masalah pembangunan proyek 35000 MW menjadi sumber perbedaan di antara para petinggi negara yang kontraproduktif.
Sebab kondisi tersebut bisa melemahkan investasi. ”Sebenarnya rakyat masih sangat kekurangan listrik. Indikatornya rasio elektrifikasi masih rendah, hanya 85%, bahkan di NTB hanya 65%. Ada sekitar 40 juta rakyat belum teraliri listrik,” katanya di Jakarta kemarin.
Rizal Bertemu Megawati
Seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rizal Ramli mendadak berkunjung ke kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam itu, yakni pukul 16.10-17.40 WIB, Rizal mengaku membicarakan banyak hal dengan balutan nostalgia.
Salah satu hal strategis yang didiskusikan dengan Megawati adalah soal pentingnya menerapkan konsep Trisakti Bung Karno dalam menjalankan pemerintahan, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. ”Mbak Mega titip soal Trisakti.
Kata dia, ini perjuangan bapak saya, yang dulu punya cita-cita banyak yang belum dilaksanakan supaya saya bisa memperjuangkan supaya bisa dilaksanakan,” kata Rizal di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Rizal mengungkapkan, dalam pertemuan itu Megawati dan dirinya juga membahas perlunya kedaulatan ekonomi tanpa perlu bergantung kepada negara luar atau investor asing.
Menurut Rizal, pada dasarnya Megawati sejak dulu konsisten ingin memperjuangkan banyak hal, yaitu berdaulat secara politik bebas aktif, berdaulat secara ekonomi, dan punya kebudayaan sendiri.
Rarasati syarief/ rahmat sahid/ nanang wijayanto
(bbg)
Explore More