Menteri PDIP Harus Tentukan Sikap
Kamis, 10 September 2015 - 12:28 WIB
Menteri PDIP Harus Tentukan Sikap
A
A
A
JAKARTA - Tiga menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus segera menentukan sikap untuk melepas salah satu jabatannya. Jabatan menteri dan anggota DPR adalah dua fungsi yang bertentangan untuk dijalankan secara bersama-sama.
Pernyataan elite PDIP bahwa ketiga kadernya di parlemen tersebut belum di-PAW (pergantian antarwaktu) karena tidak mudah mencari penggantinya, dinilai hal yang mengada- ada. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tanggap dan menyikapi serius rangkap jabatan yang dilakukan pembantunya di Kabinet Kerja tersebut.
”Presiden Jokowi harus tegas bahwa menterinya dilarang rangkap jabatan, apalagi jika mereka itu menjalankan fungsi yang bertolak belakang,” ujar pengamat politik dari UI Agung Suprio kemarin. Dia menjelaskan, ada tiga unsur yang bisa membuat persoalan rangkap jabatan tiga menteri itu diakhiri. Pertama, menteri yang bersangkutan legawa mundur dan memilih salah satu jabatan.
Kedua , partai politik yang berinisiatif melakukan PAW; atau ketiga, presiden sebagai atasan menteri yang mengambil sikap tegas dan tidak membiarkan pelanggaran dilakukan anak buahnya. ”Solusinya, menteri bersangkutan harus memilih salah satu yang ingin diduduki. Atau, jika tidak, PDIP yang mengambil keputusan segera. Adapun presiden, juga harus tahu background anak buahnya, jangan terkesan pura-pura tidak tahu,” ujarnya.
Tiga menteri dari PDIP yang mendapat sorotan publik karena dinilai merangkap jabatan yakni Puan Maharani yang menjabat menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), Tjahjo Kumolo yang menjabat menteri dalam negeri, dan Pramono Anung yang menjabat sekretaris kabinet. Kasus rangkap jabatan menteri ini juga mulai memantik reaksi publik.
Kemarin puluhan massa dari organisasi Kaukus Indonesia Hebat menyambangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, untuk mempertanyakan status Puan Maharani di DPR. Kelompok massa ini menilai Puan yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini merangkap jabatan, karena saat ini dia belum resmi mengundurkan diri dari DPR.
”Kami dari Kaukus Indonesia Hebat menyampaikan surat terbuka untuk Menteri Koordinator PMK Puan Maharani yang namanya masih tercatat sebagai anggota DPR RI agar segera memilih, mau tetap menjadi menteri atau balik lagi ke Senayan,” kata Koordinator Kaukus Indonesia Hebat Syarif Hidayatullah.
Syarif menyatakan sikap Puan tersebut menunjukkan bahwa persoalan taat asas bagi pejabat negara masih sangat lemah. Fakta ini memberi pesan bahwa ada persoalan dengan tata kelola pemerintahan. ”Persoalan rangkap jabatan menteri kabinet seharusnya sudah selesai dan tak perlu lagi jadi isu kalau semua taat asas. Sayangnya, harapan ini belum dapat terwujud,” kata dia.
Kaukus Indonesia Hebat mengingatkan, di dalam Undang- Undang (UU) Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 ayat a dinyatakan bahwa menteri dilarang rangkap jabatan. Larangan itu menurut dia memiliki spektrum politik yang sangat luas. Syarif mengatakan bahwa Tjahjo dan Pramono memang sudah menyatakan mengundurkan diri dari DPR, tapi baru pernyataan pribadi.
Bendahara Umum Partai Golkar yang juga menjabat sekretaris fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, pun meminta DPP PDIP segera melakukan PAW atas kadernya, karena itu berkaitan dengan asas kepatutan. ”Seharusnya segera direalisasikan, digantikan. Bukan hanya bagi PDIP, namun partai lainnya yang belum melakukan penggantian agar segera diganti,” ungkapnya kemarin.
Kendati mendapat sorotan tajam, PDIP tetap pada sikapnya yang belum ingin mencari pengganti bagi tiga kadernya tersebut. Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey mengatakan belum ada hal yang urgen untuk melakukan penggantian di DPR. ”Kami lihat belum terlalu urgen (untuk lakukan PAW),” kata Olly kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Olly juga mengakui hingga kemarin belum ada surat dari DPP PDIP yang mengusulkan PAW terhadap tiga menteri tersebut. DPP PDIP menurut dia memang belum melakukan rapat untuk PAW tersebut. Namun , dari menteri yang bersangkutan sudah mengirim surat pengunduran diri ke DPP. Dia membantah ada rangkap jabatan yang dilakukan Puan, Tjahjo, dan Pramono, apalagi ketiganya juga sudah tidak menerima fasilitas apa pun dari DPR.
”Itu kan bisa kita lihat dari audit BPK. Surat pengunduran diri sudah diberikan. Memang kami sedang dalam proses PAW. Tapi ini prosesnya panjang dan tidak sederhana,” tandasnya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira membantah partainya tengah mempersiapkan Puan Maharani yang kini menjabat menko PMK sebagai pimpinan DPR menggantikan Setya Novanto.
”Itu sih imajinasi temanteman (wartawan) saja,” kata Andreas di Kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin. Andreas menyiratkan posisi Puan Maharani dalam kabinet saat ini lebih enak dibandingkan menjadi pimpinan DPR. ”Kalau saya sih, ya lebih milih menjadi menko lah ,” terang dia.
Kiswondari/ mula akmal/ant
Pernyataan elite PDIP bahwa ketiga kadernya di parlemen tersebut belum di-PAW (pergantian antarwaktu) karena tidak mudah mencari penggantinya, dinilai hal yang mengada- ada. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tanggap dan menyikapi serius rangkap jabatan yang dilakukan pembantunya di Kabinet Kerja tersebut.
”Presiden Jokowi harus tegas bahwa menterinya dilarang rangkap jabatan, apalagi jika mereka itu menjalankan fungsi yang bertolak belakang,” ujar pengamat politik dari UI Agung Suprio kemarin. Dia menjelaskan, ada tiga unsur yang bisa membuat persoalan rangkap jabatan tiga menteri itu diakhiri. Pertama, menteri yang bersangkutan legawa mundur dan memilih salah satu jabatan.
Kedua , partai politik yang berinisiatif melakukan PAW; atau ketiga, presiden sebagai atasan menteri yang mengambil sikap tegas dan tidak membiarkan pelanggaran dilakukan anak buahnya. ”Solusinya, menteri bersangkutan harus memilih salah satu yang ingin diduduki. Atau, jika tidak, PDIP yang mengambil keputusan segera. Adapun presiden, juga harus tahu background anak buahnya, jangan terkesan pura-pura tidak tahu,” ujarnya.
Tiga menteri dari PDIP yang mendapat sorotan publik karena dinilai merangkap jabatan yakni Puan Maharani yang menjabat menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), Tjahjo Kumolo yang menjabat menteri dalam negeri, dan Pramono Anung yang menjabat sekretaris kabinet. Kasus rangkap jabatan menteri ini juga mulai memantik reaksi publik.
Kemarin puluhan massa dari organisasi Kaukus Indonesia Hebat menyambangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, untuk mempertanyakan status Puan Maharani di DPR. Kelompok massa ini menilai Puan yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini merangkap jabatan, karena saat ini dia belum resmi mengundurkan diri dari DPR.
”Kami dari Kaukus Indonesia Hebat menyampaikan surat terbuka untuk Menteri Koordinator PMK Puan Maharani yang namanya masih tercatat sebagai anggota DPR RI agar segera memilih, mau tetap menjadi menteri atau balik lagi ke Senayan,” kata Koordinator Kaukus Indonesia Hebat Syarif Hidayatullah.
Syarif menyatakan sikap Puan tersebut menunjukkan bahwa persoalan taat asas bagi pejabat negara masih sangat lemah. Fakta ini memberi pesan bahwa ada persoalan dengan tata kelola pemerintahan. ”Persoalan rangkap jabatan menteri kabinet seharusnya sudah selesai dan tak perlu lagi jadi isu kalau semua taat asas. Sayangnya, harapan ini belum dapat terwujud,” kata dia.
Kaukus Indonesia Hebat mengingatkan, di dalam Undang- Undang (UU) Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 ayat a dinyatakan bahwa menteri dilarang rangkap jabatan. Larangan itu menurut dia memiliki spektrum politik yang sangat luas. Syarif mengatakan bahwa Tjahjo dan Pramono memang sudah menyatakan mengundurkan diri dari DPR, tapi baru pernyataan pribadi.
Bendahara Umum Partai Golkar yang juga menjabat sekretaris fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, pun meminta DPP PDIP segera melakukan PAW atas kadernya, karena itu berkaitan dengan asas kepatutan. ”Seharusnya segera direalisasikan, digantikan. Bukan hanya bagi PDIP, namun partai lainnya yang belum melakukan penggantian agar segera diganti,” ungkapnya kemarin.
Kendati mendapat sorotan tajam, PDIP tetap pada sikapnya yang belum ingin mencari pengganti bagi tiga kadernya tersebut. Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey mengatakan belum ada hal yang urgen untuk melakukan penggantian di DPR. ”Kami lihat belum terlalu urgen (untuk lakukan PAW),” kata Olly kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Olly juga mengakui hingga kemarin belum ada surat dari DPP PDIP yang mengusulkan PAW terhadap tiga menteri tersebut. DPP PDIP menurut dia memang belum melakukan rapat untuk PAW tersebut. Namun , dari menteri yang bersangkutan sudah mengirim surat pengunduran diri ke DPP. Dia membantah ada rangkap jabatan yang dilakukan Puan, Tjahjo, dan Pramono, apalagi ketiganya juga sudah tidak menerima fasilitas apa pun dari DPR.
”Itu kan bisa kita lihat dari audit BPK. Surat pengunduran diri sudah diberikan. Memang kami sedang dalam proses PAW. Tapi ini prosesnya panjang dan tidak sederhana,” tandasnya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira membantah partainya tengah mempersiapkan Puan Maharani yang kini menjabat menko PMK sebagai pimpinan DPR menggantikan Setya Novanto.
”Itu sih imajinasi temanteman (wartawan) saja,” kata Andreas di Kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin. Andreas menyiratkan posisi Puan Maharani dalam kabinet saat ini lebih enak dibandingkan menjadi pimpinan DPR. ”Kalau saya sih, ya lebih milih menjadi menko lah ,” terang dia.
Kiswondari/ mula akmal/ant
(bbg)
