Pelaporan Setya dkk Kental Motif Politis

JAKARTA - Pelaporan Ketua DPR Setya Novanto dkk ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh enam anggota Dewan terkait pertemuannya dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai kental dengan muatan politis.

Sejumlah partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mensinyalir ada niat parpol dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk menggulingkan kursi pimpinan DPR.

Seperti diketahui, Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan rombongan dilaporkan oleh tujuh anggota DPR ke MKD pada Senin (7/9) lalu. “Pada awalnya saya merasa hal ini genuine (asli), jadi niatnya dalam rangka mengoreksi pimpinan DPR yang melakukan tindakan tidak patut. Tapi makin lama makin terasa nuansa politiknya,” kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Tantowi yang juga ikut kunjungan kerja (kunker) ke AS itu menjelaskan, motif politik itu terlihat setelah terbukanya identitas orang yang mengungkap informasi tentang kehadiran pimpinan DPR di acara konferensi pers Donald Trump melalui halaman Facebook pribadinya. Setelah ditelusuri, Tantowi mengungkapkan bahwa orang yang menginformasikan itu diduga kuat timses dari Jokowi- JK pada Pilpres 2014 lalu.

Maka menurutnya wajar mengapa isu itudigulirkandanterusdisambut dengan gegap gempita. Namun, dia enggan menyebut jelas orang yang awal mula menyebarkan informasi lewat media sosial itu. “Kita lihat saja, masyarakat kita sudah sangat cerdas apakah isu yang terus bergulir ini untuk mengoreksi tindakan pimpinan DPR atau ada niat-niat tertentu atau ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja mencari keuntungan politik atas kejadian ini,” jelas Wakil Ketua Komisi I DPR itu. Menurutnya, rencana KIH untuk merevisi Undang-Undang No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) guna mereposisi pimpinan DPR adalah hak anggota.

Meski demikian, usulan itu tidak produktif dan berpotensi besar menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan di parlemen. “Yang dalam Prolegnas itu belum selesai, malah kita bermaksud menggarap UU MD3 sebagai Prolegnas,” ujar dia.

Menanggapi wacana KIH yang ingin mereposisi pimpinan DPR, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, suasana DPR saat ini sudah kondusif. Dengan masalah negara yang makin kompleks maka kondusivitas itu perlu dijaga. “Jadi saya minta, janganlah kebencian terhadap seseorang membuat masalah baru, yang merusak persaudaraan,” tegasnya.

Kocok Ulang Pimpinan DPR

Anggota Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan, perombakan komposisi pimpinan DPR bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan merevisi UU MD3 melalui pengembalian hak partai pemenang pemilu untuk menempati posisi ketua DPR. Kedua, dengan membentuk paket pimpinan DPR sesuai dengan UU MD3 yang sekarang berlaku.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, langkah yang bisa dilakukan tanpa mengganggu kerja legislasi adalah dengan merombaknya tanpa mengubah UU MD3. Hal ini dilakukan demi menghindari kegaduhan politik di parlemen di tengah minimnya prestasi DPR dalam menghasilkan undang-undang. “TanpamelaluirevisiUUMD3itu justru lebih baik karena tidak terlalugaduhnantinya,” jelasnya. Wakil Ketua MKD DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menegaskan, pihaknya pasti akan menindaklanjuti laporan dari tujuh anggota atas lawatan pimpinan DPR ke AS.

Bahkan, dia mewacanakan untuk memanggil Trump untuk mengklarifikasi kehadiran pimpinan DPR dalam acara konferensi persnya sebagai bakal calon presiden AS. “Bila perlu kemarin kita putuskan dalam rapim, kalau memang harus Donald Trump, kita panggil Donald Trump,” seloroh Junimart. Sementara itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan pertemuan Setya dkk dapat berdampak positif bagi ekonomi Indonesia yang saat ini dalam keterpurukan.

“Saya yakin kunjungan Ketua DPR ke AS dan bertemu dengan triliuner sekaliber Donald Trump akan berdampak baik bagi Indonesia. Kunjungan ini sudah pasti untuk mengajak Trump berinvestasi di Indonesia,” kata Ketua Umum DPP KNPI Fahd Arafiq melalui keterangan tertulisnya di Jakarta kemarin. Pengurus DPP KNPI Azhar Adam menilai warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal melihat dan menarik potensi investasi dari pemilik modal baik dalam negeri maupun asing.

“Sebaiknya kita dapat berpikir positif dalam menyikapi kunjungan rombongan Ketua DPR ke Amerika yang bertemu Donald Trump,” ujarnya.

Kiswondari/ant