Badrodin Haiti Jelaskan Rotasi Buwas-Anang di Komisi III
Badrodin Haiti Jelaskan Rotasi Buwas-Anang di Komisi III
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dalam rapat tersebut Badrodin memberikan penjelasan terkait pertukaran jabatan (rotasi) antara Komjen Budi Waseso (Buwas) dan Komjen Anang Iskandar.
Komjen Budi Waseso sebelumnya menjabat Kabareskrim, dan Komjen Anang Iskandar menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Kini keduanya bertukar jabatan.
Badrodin mengatakan, rotasi jabatan tersebut telah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) tentang susunan organisasi, bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat perwira tinggi bintang dua ke atas ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan presiden.
"Sehingga setelah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Karier (DPK), Kapolri perlu berkonsultasi dengan presiden. Apakah sesuai prinsip-prinsip mutasi," ujar Badrodin dalam rapat tersebut di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Badrodin mengungkapkan, prinsip-prinsip mutasi tersebut dilakukan atas dasar legalitas, anti KKN, akuntabel, keadilan, transparan, objektif.
"Akuntabel, di mana mutasi anggota dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan, mutasi dilakukan dalam hak yang sama tanpa diskriminasi. Transparan, mutasi anggota disampaikan secara jelas. Objektif, mengedepankan independensi anggota. Tanpa ada KNN," tegasnya.
Maka itu, terkait mutasi Komjen Buwas menjadi Kepala BNN telah dilakukan sesuai prosedur. Mutasi tersebut, kata Badrodin, dilakukan demi kedepankan kepentingan organisasi.
"Adapun mekanisme dilakukan sidang dewan pertimbangan karir sebagai berikut: Tanggal 15 Agustus disampaikan 2 September sidang DPK dipimpin Kapolri memutuskan kepala BNN diganti Buwas. 5 September Kapolri konsultasikan ke presiden. 3 September setelah dapat persetujuan dikeluarkan keputusan mutasi," tandasnya.
Komjen Budi Waseso sebelumnya menjabat Kabareskrim, dan Komjen Anang Iskandar menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Kini keduanya bertukar jabatan.
Badrodin mengatakan, rotasi jabatan tersebut telah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) tentang susunan organisasi, bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat perwira tinggi bintang dua ke atas ditetapkan oleh Kapolri setelah dikonsultasikan dengan presiden.
"Sehingga setelah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Karier (DPK), Kapolri perlu berkonsultasi dengan presiden. Apakah sesuai prinsip-prinsip mutasi," ujar Badrodin dalam rapat tersebut di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Badrodin mengungkapkan, prinsip-prinsip mutasi tersebut dilakukan atas dasar legalitas, anti KKN, akuntabel, keadilan, transparan, objektif.
"Akuntabel, di mana mutasi anggota dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan, mutasi dilakukan dalam hak yang sama tanpa diskriminasi. Transparan, mutasi anggota disampaikan secara jelas. Objektif, mengedepankan independensi anggota. Tanpa ada KNN," tegasnya.
Maka itu, terkait mutasi Komjen Buwas menjadi Kepala BNN telah dilakukan sesuai prosedur. Mutasi tersebut, kata Badrodin, dilakukan demi kedepankan kepentingan organisasi.
"Adapun mekanisme dilakukan sidang dewan pertimbangan karir sebagai berikut: Tanggal 15 Agustus disampaikan 2 September sidang DPK dipimpin Kapolri memutuskan kepala BNN diganti Buwas. 5 September Kapolri konsultasikan ke presiden. 3 September setelah dapat persetujuan dikeluarkan keputusan mutasi," tandasnya.
(hyk)
Explore More