Sodetan Ciliwung Terkendala Lahan
Selasa, 08 September 2015 - 09:49 WIB
Sodetan Ciliwung Terkendala Lahan
A
A
A
JAKARTA - Proyek pengerjaan sodetan Kali Ciliwung terhambat oleh pembebasan lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur. Masih ada 300 kepala keluarga (KK), termasuk perusahaan swasta, yang belum dibebaskan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T Iskandar mengatakan, biaya pembebasan lahan memang berada di Kementerian Pekerjaan Umum, namun persoalan koordinasi sosial pembebasan ada di Pemprov DKI. Ada 3 titik yang menjadi lokasi pekerjaan tersebut, yakni Kebon Nanas menjadi tempat keluarnya air menuju Kalimalang, lalu Jalan Otista 3 yang menjadi lokasi pertengahan, dan Bidara Cina yang menjadi tempat keluar masuknya air di sisi Sungai Ciliwung.
”Line pertama sudah kami kerjakan sepanjang 64 meter, line kedua baru setengah jalan dari panjang sekitar 1,27 km. Itu terhenti di Bidara Cina karena belum dibebaskan,” ujar Iskandar di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Bila September ini pembebasan lahan rampung, kemungkinan besar proyek sodetan Kali Ciliwung akan selesai pada September 2016. Setelah pembebasan lahan, Balai Besar akan langsung memasang alat pengeboran yang sedikitnya memakan waktu 3,5 bulan berikut tracking-nya.
”Progresnya sekarang 45%. Dari Kebon Nanas berhenti di Bidara Cina. Nanti kalau sudah beres pembebasan lahan dilanjutkan ke Otista 3,” ucapnya. Iskandar menuturkan, proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan bagian dari pelaksanaan program pengendalian banjir di DKI Jakarta. Untuk mengurangi banjir juga dibuat saluran terowongan bawah tanah yang menghubungkan Kali Ciliwung dengan KBT melalui Kali Cipinang. ”Kami memasang sheet field di kawasan Kampung Pulo hingga Kampung Melayu. Akhir tahun ini rampung,” katanya.
Menurut Kepala Dinas PU Air DKI Jakarta Tri Joko, sodetan Kali Ciliwung dari Kebon Nanas hingga KBT yang dikerjakan dengan pengeboran itu hanya mengurangi banjir di sekitar kawasan pengeboran. Banjir di daerah tersebut disebabkan dua hal, yakni banjir lokal dan banjir kiriman. Artinya, kalau banjir lokal yang terjadi, pompa yang akan bekerja keras untuk membuang air menuju kali. Jika terjadi banjir kiriman, sodetan hanya mampu membuang air 60 liter per detik ke KBT.
”Jadi memang harus dibarengi peninggian tanggul dan pompa. Itu juga hanya mengurangi banjir di sekitar Kali Ciliwung,” ungkapnya. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana mengatakan, dalam waktu dekat sekitar 300 KK di Bidara Cina akan ditertibkan. ”Permintaan dari Pak Presiden tahun ini. Itu kan program pemerintah pusat. Sekarang pengeboran mau selesai. Sudah ada dua lubang,” ujar Bambang.
Sebanyak 300 KK di Bidara Cina itu tinggal di atas bidang tanah yang kepemilikannya berbeda-beda. 48 KK di antaranya berdiri di atas tanah Pemprov DKI dan akan direlokasi ke Rusun Cipinang Besar Selatan. Yang lainnya akan mendapat pergantian dari pemerintah pusat mengingat mayoritas pemilik tanah minta ditertibkan.
Bambang menegaskan, selain menertibkan Bidara Cina pemerintahannya tidak akan melanjutkan penertiban Kampung Pulo tahap kedua sebelum penertiban Kampung Pulo tahap pertama rampung. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan terus menertibkan bangunan-bangunan liar di bantaran kali. Itu untuk mewujudkan semua sungai sudah bersih dari bangunan pada 2019.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, semakin ditentang banyak orang terkait penertiban bangunan, dirinya semakin senang dan akan lebih jauh untuk memberi kebijakan demi kepentingan masyarakat.
Bima setiyadi
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T Iskandar mengatakan, biaya pembebasan lahan memang berada di Kementerian Pekerjaan Umum, namun persoalan koordinasi sosial pembebasan ada di Pemprov DKI. Ada 3 titik yang menjadi lokasi pekerjaan tersebut, yakni Kebon Nanas menjadi tempat keluarnya air menuju Kalimalang, lalu Jalan Otista 3 yang menjadi lokasi pertengahan, dan Bidara Cina yang menjadi tempat keluar masuknya air di sisi Sungai Ciliwung.
”Line pertama sudah kami kerjakan sepanjang 64 meter, line kedua baru setengah jalan dari panjang sekitar 1,27 km. Itu terhenti di Bidara Cina karena belum dibebaskan,” ujar Iskandar di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Bila September ini pembebasan lahan rampung, kemungkinan besar proyek sodetan Kali Ciliwung akan selesai pada September 2016. Setelah pembebasan lahan, Balai Besar akan langsung memasang alat pengeboran yang sedikitnya memakan waktu 3,5 bulan berikut tracking-nya.
”Progresnya sekarang 45%. Dari Kebon Nanas berhenti di Bidara Cina. Nanti kalau sudah beres pembebasan lahan dilanjutkan ke Otista 3,” ucapnya. Iskandar menuturkan, proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) merupakan bagian dari pelaksanaan program pengendalian banjir di DKI Jakarta. Untuk mengurangi banjir juga dibuat saluran terowongan bawah tanah yang menghubungkan Kali Ciliwung dengan KBT melalui Kali Cipinang. ”Kami memasang sheet field di kawasan Kampung Pulo hingga Kampung Melayu. Akhir tahun ini rampung,” katanya.
Menurut Kepala Dinas PU Air DKI Jakarta Tri Joko, sodetan Kali Ciliwung dari Kebon Nanas hingga KBT yang dikerjakan dengan pengeboran itu hanya mengurangi banjir di sekitar kawasan pengeboran. Banjir di daerah tersebut disebabkan dua hal, yakni banjir lokal dan banjir kiriman. Artinya, kalau banjir lokal yang terjadi, pompa yang akan bekerja keras untuk membuang air menuju kali. Jika terjadi banjir kiriman, sodetan hanya mampu membuang air 60 liter per detik ke KBT.
”Jadi memang harus dibarengi peninggian tanggul dan pompa. Itu juga hanya mengurangi banjir di sekitar Kali Ciliwung,” ungkapnya. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana mengatakan, dalam waktu dekat sekitar 300 KK di Bidara Cina akan ditertibkan. ”Permintaan dari Pak Presiden tahun ini. Itu kan program pemerintah pusat. Sekarang pengeboran mau selesai. Sudah ada dua lubang,” ujar Bambang.
Sebanyak 300 KK di Bidara Cina itu tinggal di atas bidang tanah yang kepemilikannya berbeda-beda. 48 KK di antaranya berdiri di atas tanah Pemprov DKI dan akan direlokasi ke Rusun Cipinang Besar Selatan. Yang lainnya akan mendapat pergantian dari pemerintah pusat mengingat mayoritas pemilik tanah minta ditertibkan.
Bambang menegaskan, selain menertibkan Bidara Cina pemerintahannya tidak akan melanjutkan penertiban Kampung Pulo tahap kedua sebelum penertiban Kampung Pulo tahap pertama rampung. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan terus menertibkan bangunan-bangunan liar di bantaran kali. Itu untuk mewujudkan semua sungai sudah bersih dari bangunan pada 2019.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, semakin ditentang banyak orang terkait penertiban bangunan, dirinya semakin senang dan akan lebih jauh untuk memberi kebijakan demi kepentingan masyarakat.
Bima setiyadi
(ars)
