Rizal : Ada Mafia Bisnis Pulsa Listrik

Selasa, 08 September 2015 - 09:22 WIB
Rizal : Ada Mafia Bisnis Pulsa Listrik
Rizal : Ada Mafia Bisnis Pulsa Listrik
A A A
BUKAN cuma mengkritik keras megaproyek 35.000 Megawatt (MW), rapat koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman kemarin juga digunakan Rizal Ramli untuk mengecam sistem token pulsa listrik yang diterapkan PLN.

Rizal menuding ada mafia di balik bisnis itu. ”Saat mereka beli pulsa Rp100.000, listriknya hanya Rp73.000. Kejam sekali itu, 27% disedot oleh provider yang setengah mafia,” katanya. Rizal mengungkapkan, pembayaran tarif listrik menggunakantokenpulsamenimbulkan banyak masalah. Selain harga dan pulsa yang didapat tak sama, sering terjadi listrik mendadak mati karena pulsa habis.

”Ada banyak keluarga memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00, tapi pulsa listrik habis tiba-tiba dan kesulitan mencari pulsa tersebut,” katanya. Mantan menko perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menilai, bila dibandingkan dengan pulsa telepon yang sudah tersedia di mana- mana dengan biaya administrasi tak mahal, pulsa listrik benar- benar telah dimonopoli. Menurut Rizal, kewajiban menggunakan token pulsa listrik karena ada monopoli di perusahaan listrik itu di masa lalu.

Karena itu, dia mendesak agar tidak boleh ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Mantan kepala Bulog ini juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat. ”Jadi rakyat harus punya dua pilihan, yaitu mau ikut meteran atau pulsa. Kedua, kalau pulsa Rp100.000, maksimal biaya (administrasi) adalah Rp5.000 sehingga dia membayar listrik Rp95.000. Kami mohon ini segera dilakukan,” katanya.

Seperti diketahui PLN pada 2008 mengenalkan sistem pembayaran tarif listrik prabayar. BUMN listrik itu menyebut mekanisme ini dengan istilah Listrik Pintar. Pada sistem Listrik Pintar, pelanggan mengeluarkan uang/biaya lebih dulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsinya. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan ke dalam meter prabayar (MPB) yang terpasang di lokasi pelanggan melalui sistem token atau stroom.

MPB menyediakan informasi jumlah energi listrik (kwh) yang masih bisa dikonsumsi. Persediaan kwh tersebut bisa ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dibanding sistem konvensional (pascabayar), Listrik Pintar memang memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah pembelian listrik.

Selain itu, pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter yang biasanya dilakukan setiap bulan dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan. Meski demikian, pembayaran dengan sistem token pulsa ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya pelanggan harus repot untuk membeli pulsa sendiri. Jika tak memiliki kontrol bagus, listrik juga bisa mendadak mati karena pulsa habis.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir mengakui masyarakat kurang mampu yang membeli token pulsa listrik akan lebih banyak kena biaya administrasi ketimbang listrik itu sendiri. ”Masyarakat yang miskin sekali ini untuk bayar yang Rp100.000 bisa bayar dua tiga kali. Misalnya, dia beli Rp30.000, beli lagi Rp20.000, sehingga kadang-kadang harga pulsa termakan dengan biaya administrasi,” ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut Sofyan menyatakan PLN siap mengkaji ulang penerapan sistem token pulsa listrik. ”Kami akan lakukan kajian dengan Menteri ESDM (Sudirman Said) juga dan saya pikir ini hal yang sangat urgent (darurat) untuk kita antisipasi. Beban masyarakat akan lebih ringan,” katanya.

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan siap menindaklanjuti dugaan adanya mafia dari bisnis pulsa listrik sebagaimana dinyatakan Rizal Ramli. DPR meyakini Menko Kemaritiman tidak asal bicara, melainkan memiliki data konkret perihal tersebut. Karena itu, legislator akan membahasnya dengan PLN.

”Terus terang kami belum punya data akurat, tentu hal semacam itu menjadi pertanyaan anggota waktu rapat dengan PLN, besok (hari ini) rencananya kita rapat, kita akan tanya kebenarannya,” katanya.

Nanang wijayanto/ mula akmal
(ars)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5468 seconds (0.1#10.140)