Keputusan Zulkifli Hasan Dukung Pemerintah Dituding Sepihak
Kamis, 03 September 2015 - 17:52 WIB
Keputusan Zulkifli Hasan Dukung Pemerintah Dituding Sepihak
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Agung Mozin mengatakan, keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mendukung pemerintah adalah keputusan sepihak. Pasalnya, dia menilai keputusan tersebut tidak melalui mekanisme partai.
"Pernytaan Zulkifli Hasan adalah pernyaataan pribadi dan sepihak. Yang kita persoalkan adalah mekanisme," ujar Agung saat dihubungi wartawan, Kamis (3/9/2015).
Menurut dia, untuk menjadi partai pendukung pemerintah, dalam pengambilan keputusannya PAN harus melakukan Rakernas. Tidak bisa hanya MPP atau konsultasi elite.
"Kalau mekanisme harus dibicarakan dengan wilayah. Masuk dan di luar harus libatkan wilayah," jelasnya.
Harus ada argumen politik dari bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, tidak boleh hanya diselesaikan dengan konsultasi elite. Pasalnya, saat PAN ingin bergabung dengan KMP dewan pimpinan wilayah diajak bicara. Maka jika keluar pun harus dibicarakan bersama DPW.
"Kalau wilayah enggak ada masalah baru dilanjutkan. Kalau enggak setuju, balik lagi ke KMP. Enggak bisa ada kelompok elite baru. Harus keputusan bersama. Berada di KIH atau KMP. Harus sesuai mekanisme," tandas Agung.
PILIHAN:
Teten Masduki Nilai Tugas Barunya Pekerjaan Senyap
Ada Pejabat Cawe-cawe di Balik Kabar Pencopotan Budi Waseso
Bocoran IPW, Budi Waseso Akan Digantikan Saud Usman
"Pernytaan Zulkifli Hasan adalah pernyaataan pribadi dan sepihak. Yang kita persoalkan adalah mekanisme," ujar Agung saat dihubungi wartawan, Kamis (3/9/2015).
Menurut dia, untuk menjadi partai pendukung pemerintah, dalam pengambilan keputusannya PAN harus melakukan Rakernas. Tidak bisa hanya MPP atau konsultasi elite.
"Kalau mekanisme harus dibicarakan dengan wilayah. Masuk dan di luar harus libatkan wilayah," jelasnya.
Harus ada argumen politik dari bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, tidak boleh hanya diselesaikan dengan konsultasi elite. Pasalnya, saat PAN ingin bergabung dengan KMP dewan pimpinan wilayah diajak bicara. Maka jika keluar pun harus dibicarakan bersama DPW.
"Kalau wilayah enggak ada masalah baru dilanjutkan. Kalau enggak setuju, balik lagi ke KMP. Enggak bisa ada kelompok elite baru. Harus keputusan bersama. Berada di KIH atau KMP. Harus sesuai mekanisme," tandas Agung.
PILIHAN:
Teten Masduki Nilai Tugas Barunya Pekerjaan Senyap
Ada Pejabat Cawe-cawe di Balik Kabar Pencopotan Budi Waseso
Bocoran IPW, Budi Waseso Akan Digantikan Saud Usman
(kri)
