Budi Waseso Digoyang PDIP Melawan

JAKARTA - Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) digoyang. Kemarin Kabareskrim Mabes Polri itu dikabarkan akan dicopot dari jabatannya. Namun pencopotan Buwas bakal tidak mudah karena PDIP menentang keras.

Informasi tentang pencopotan Buwas mulai menjadi pembicaraan panas sekitar pukul 09.30 WIB kemarin. Kabar tersebut semakin santer setelah wartawan meminta konfirmasi kepada Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan. Kepada wartawan dia menandaskan, bila rumor itu benar adanya, hal itu bisa saja terjadi. ”Kalau itu betul, ya kira-kira begitu.

Saya belum bisa bicara mengenai itu karena belum menerima keterangan resmi,” ujar Luhut seusai sidang kabinet di Istana Negara kemarin. Dia menjelaskan, pada intinya pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) telah memerintahkan kepada semua pihak untuk tidak membuat kegaduhan yang dapat memperlemah penyerapan anggaran.

Instruksi tersebut, menurut Luhut, disampaikan Presiden dalam rapat bersama penegak hukum di Istana Bogor beberapa waktu lalu. ”Kalau mau menindak secara hukum silakan, tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasi,” sebutnya. Ketika dimintai konfirmasi, apakah selama ini Buwas telah mengganggu jalannya program pemerintah dalam stabilitas ekonomi, Luhut menolak untuk berkomentar.

”Saya belum berani berkomentar, nanti malam (tadi malam)saya berkomentar,” tambahnya. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengaku masih membicarakan proses penggantian Kabareskrim bersama Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). ”Kan digantung pada Wanjakti. (Sejauh ini) belum ada (pergantian Kabareskrim),” ujar Badrodin sambil berjalan cepat menuju kendaraan dinasnya.

Beberapa jam setelah memberikan keterangan, Luhut menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolri di eks kantornya saat menjabat sebagai kepala Staf Kepresidenan, yakni di Gedung Bina Graha yang masih satu kompleks dengan Istana. Pertemuan digelar selama hampir satu jam dan Kapolri meninggalkan Bina Graha tanpa memberikan penjelasan kepada awak media. Luhut enggan menyampaikan perihal hasil pertemuan dan mengaku tidak membicarakan pencopotan Buwas.

Saat dimintai konfirmasi dengan berbagai variasi pertanyaan, Luhut tetap mengaku tidak tahu-menahu tentang rencana penggantian Kabareskrim. ”Siapa bilang ada pencopotan? Bisa saja (dalam pencopotan pejabat Polri) ada pertimbangan Presiden, tetapi saya dalam posisi tidak untuk bicara ada pencopotan dan saya tak percaya ada pencopotan,” jelasnya.

Di sisi lain, Wapres JK kemarin juga menguatkan kabar pencopotan Buwas. Saat dimintai konfirmasi wartawan, JK mengaku dirinya selalu melindungi anak buahnya selama menjalankan tugas dengan benar. ”Saya mem-back-up semua aparat yang baik, semua. Karena itu siapa pun yang menjalankan dengan benar saya back-up . Pertamina saya back-up, PLN saya back-up, kalau benar dan tidak ada apa-apa,” kata JK di Jakarta kemarin.

Namun dia tidak menyebutkan secara gamblang apakah Dirut Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino termasuk yang di-back-up dirinya. ”Pimpinan harus back-up anak buah kalau bekerja dengan betul, siapa pun, saya bicara sistem. BUMN harus bekerja sesuai program. Karena kalau sesuai program, ada kebijakannya, harus dijalankan dengan baik,” tuturnya.

JK kemarin sempat bertemu dengan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komjen Pol Syafruddin. Namun JK mengaku tidak membahas perihal pencopotan Kabareskrim. ”Pak Syafruddin kan setiap saat bisa ketemu saya. Biasa aja. Kita bicarakan sistem pendidikan polisi karena saya kan ceramah kemarin. Bagaimana polisi ke depan, bagaimana proporsionalitasnya,” imbuh dia. Bersamaan dengan kabar pencopotan Buwas, muncul pula sejumlah nama penggantinya. Mereka antara lain Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, Kepala BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution, dan Komjen Pol Syafruddin.

Siap Dicopot

Bagaimana dengan Buwas? Dia mengaku baru tahu saat dimintai konfirmasi wartawan. Namun dia menegaskan kesiapannya jika harus meninggalkan jabatannya tersebut. ”Saya ini prajurit Bayangkara. Tugas ini amanah negara dan bangsa. Saya hanya menjalankannya sebaik mungkin. Jabatan kabareskrim tidak selama-lamanya. Pada waktunya akan selesai. Jika sudah dirasa cukup, ya sudah, tidak masalah,” tandas dia saat ditemui di Mabes Polri kemarin.

Dia pun menegaskan selama ini telah menjalankan tugas sebagai kabareskrim sesuai dengan SOP dan tidak menyalahi prosedur perundang-undangan. Proses penegakan hukum yang dijalankan Bareskrim selama kepemimpinannya pun selalu dilandasi dengan fakta dan alat bukti. Dia juga menegaskan tidak pandang bulu dalam membongkar kejahatan.

”Kita selalu bekerja ada dasar buktinya. Tapi ketika dalam penegakan itu ada konsekuensinya, tidak masalah, ini risiko. Saya akan pertaruhkan apa pun untuk sebuah proses penegakan hukum,” katanya. Buwas juga menepis anggapan semangat penegakan hukum Bareskrim dalam membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan elite pemerintahan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dia justru menilai sebaliknya. Proses penegakan hukum Bareskrim, terutama menyangkut pemberantasan korupsi, justru dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan kondisi perekonomian bangsa. Praktik korupsilah yang menurutnya telah menghambat perekonomian negara. Melalui langkah pemberantasan korupsi, lanjut dia, penyidik dapat mengembalikan aset negara dan memberikan efek jera kepada koruptor.

Dia mencontohkan pengungkapan kasus korupsi penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI dan BP Migas, Bareskrim berhasil mengamankan aset negara senilai Rp80 triliun. ”Itu baru satu kasus. Ini ada 9 kasus bernilai triliunan. Sebanyak 23 kasus bernilai ratusan miliar dan 35 kasus bernilai puluhan miliar.

Apakah kasus besar yang merugikan negara dalam jumlah besar ini akan dibiarkan, saya harus tangani,” katanya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak menilai isu pencopotan Buwas merupakan teror bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurutnya ada skenario besar dari pihak tertentu yang ingin mengerdilkan Polri di saat institusinya tengah gencar membongkar kasus-kasus korupsi besar.

”Kita ini kan orang kecil. Kalau mau dicopot ya copot saja, tapi harus karena berbuat salah. Jangan karena menjalankan tugas dengan benar terus dicopot,” ujarnya. Bareskrim di bawah kepemimpinan Budi Waseso memang tengah menangani beberapa kasus korupsi besar yang menyeret sejumlah pejabat negara danswasta.

Diantaranya kasus dugaan korupsi UPS DKI Jakarta, kasus korupsi penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI dan BP Migas, kasus korupsi Stadion Gedebage Bandung, kasus korupsi cetak sawah fiktif oleh Kementerian BUMN, dan terbaru kasus korupsi pengadaan mobile crane Pelindo II serta kasus korupsi di tubuh Pertamina Foundation.

Langkah Budi Waseso semakin mendapat perhatian setelah menggeledah ruang Dirut Pelindo II RJ Lino. Saat itu dengan lantang Lino mempersoalkan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim. Bahkan komunikasi yang dilakukannya dengan Sofyan Djalil diungkap ke publik.

Sikap PDIP dan Relawan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan akan menolak pencopotan Buwas. Sikap ini disampaikan anggota kader PDIP yang berada di Komisi III DPR, yakni Masinton Pasaribu dan Dwi Ria Latifa, dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDIP, Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

”Alasan penolakan, Fraksi PDIP menganggap Buwas menampakkan kinerja baik, lugas, dan tegas dalam melakukan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Masinton. Sikap serupa disampaikan salahsatukelompokpendukung Presiden Jokowi, Kornas Jokowi. Merekamengingatkanpenegakan hukum tanpa pandang bulu yang dilakukan Buwas merupakan wujud Nawacita.

Ketua Umum Kornas Jokowi A Havid Permana menandaskan, beredarnya kabar pencopotan Buwas sebagai pembajakan program Nawacita. ”Kami relawan Kornas Jokowi tidak sudi Kabareskrim dicopot saat sedang menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara,” tandas Havid.

Rarasati syarief/ahmad muzaki/ rahmat sahid/sabir laluhu/ant