Presiden dan Kapolri Diminta Jelaskan Isu Pencopotan Kabareskrim
Kamis, 03 September 2015 - 06:21 WIB
Presiden dan Kapolri Diminta Jelaskan Isu Pencopotan Kabareskrim
A
A
A
JAKARTA - Isu pencopotan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri beredar di tengah publik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti diminta untuk menjelaskan apakah isu itu benar atau sebaliknya.
"Jika Presiden dan Kapolri tidak mampu menjelaskan pencopotan ini, tentunya bisa diartikan lain oleh publik," kata Ketua Bidang Keamanan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Arfan dalam keterangan tertulis, Rabu 2 Agustus 2015.
Menurut dia, selama tujuh bulan menjabat Kabareskrim, Budi Waseso sudah melakukan langkah kongkret guna mengangkat citra kepolisian di mata publik.
Khususnya, kata dia, menyangkut pemberantasan korupsi dan upaya penegakan hukum lainnya.
Arfan mencontohkan, Kabareskrim telah membongkar sejumlah kasus, antara lain skandal kasus penjualan kondensat yang melibatkan PT PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), penimbunan daging sapi, kasus Pelindo, serta kasus dwelling time.
"Ditambah dengan skandal korupsi di tubuh Pertamina yang saat ini dalam pengusutan Bareskrim Polri," tuturnya.
Dia mengakui Presiden dan Kapolri memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian Kabareskrim.Kendati demikian, keduanya harus menjelaskan kepada publik mengenai isu pencopotan Kabareskrim.
Apabila Presiden dan Kapolri tidak mampu menjelaskan kepada publik, dia menduga ada upaya dari pihak tertentu untuk menggusur Kabreskrim. (Baca: Budi Waseso Kaget Dikabarkan Dicopot dari Kabareskrim)
Menurut dia, bukan tidak mungkin pihak-pihak itu terkait dengan kasus yang ditangani Bareskrim Polri. "Mungkin saja ada criminals fight back," katanya.
Menurut dia, ada mekanisme yang harus dilakukan dalam pergantian pimpinan atau jabatan tertentu di tubuh Polri.
"Pertanyaannya, apakah mekanisme itu sudah dilalui atau belum? Nah publik belum mendapatkan informasi soal ini, sehingga wajar saja jika publik menilai ada kejanggalan terkait beredarnya isu pergantian Kabareskrim Polri tersebut," tuturnya.
PILIHAN:
PAN Membelot ke Pemerintah, Ini Reaksi Gerindra
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti diminta untuk menjelaskan apakah isu itu benar atau sebaliknya.
"Jika Presiden dan Kapolri tidak mampu menjelaskan pencopotan ini, tentunya bisa diartikan lain oleh publik," kata Ketua Bidang Keamanan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Arfan dalam keterangan tertulis, Rabu 2 Agustus 2015.
Menurut dia, selama tujuh bulan menjabat Kabareskrim, Budi Waseso sudah melakukan langkah kongkret guna mengangkat citra kepolisian di mata publik.
Khususnya, kata dia, menyangkut pemberantasan korupsi dan upaya penegakan hukum lainnya.
Arfan mencontohkan, Kabareskrim telah membongkar sejumlah kasus, antara lain skandal kasus penjualan kondensat yang melibatkan PT PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), penimbunan daging sapi, kasus Pelindo, serta kasus dwelling time.
"Ditambah dengan skandal korupsi di tubuh Pertamina yang saat ini dalam pengusutan Bareskrim Polri," tuturnya.
Dia mengakui Presiden dan Kapolri memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian Kabareskrim.Kendati demikian, keduanya harus menjelaskan kepada publik mengenai isu pencopotan Kabareskrim.
Apabila Presiden dan Kapolri tidak mampu menjelaskan kepada publik, dia menduga ada upaya dari pihak tertentu untuk menggusur Kabreskrim. (Baca: Budi Waseso Kaget Dikabarkan Dicopot dari Kabareskrim)
Menurut dia, bukan tidak mungkin pihak-pihak itu terkait dengan kasus yang ditangani Bareskrim Polri. "Mungkin saja ada criminals fight back," katanya.
Menurut dia, ada mekanisme yang harus dilakukan dalam pergantian pimpinan atau jabatan tertentu di tubuh Polri.
"Pertanyaannya, apakah mekanisme itu sudah dilalui atau belum? Nah publik belum mendapatkan informasi soal ini, sehingga wajar saja jika publik menilai ada kejanggalan terkait beredarnya isu pergantian Kabareskrim Polri tersebut," tuturnya.
PILIHAN:
PAN Membelot ke Pemerintah, Ini Reaksi Gerindra
(dam)
