Rieke Diah Pitaloka Dukung Buruh Tagih Janji Jokowi
Rieke Diah Pitaloka Dukung Buruh Tagih Janji Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, hari ini ribuan buruh melakukan aksi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia.
Hal itu dilakukan para buruh untuk menuntut pemerintah terkait upah buruh, menurunkan harga kebutuhan pokok, menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), jaminan pensiun, hingga pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial.
"Bukan tanpa alasan buruh bergerak. September mulai mekanisme penentuan pengupahan untuk tahun depan. Dimulai dengan survei Komponen Hidup Layak (KHL), Oktober harus sudah ada keputusan berapa kenaikan upah 2016," ujar Rieke kepada Sindonews, Selasa (1/9/2015).
Pasalnya kata dia, Desember nanti Indonesia akan masuk pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bersama enam negara, di antaranya Cina, India, Australia. Perpindahan yang 'tanpa sekat' bukan sekadar modal, barang dan jasa, tapi juga rakyat yang bekerja.
"Kesepakatan-kesepakatan MEA belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pihak terkait, kepada pihak industri dan pemberi kerja, apalagi pada pekerja," jelasnya.
Kemudian lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, belum ada road map kerja yang terintegrasi utuh antara Kementerian Industri, Perdagangan, Tenaga Kerja, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Bahkan di beberapa pemberitaan, Menteri BUMN dikabarkan akan melakukan buyback BUMN tidak dari APBN tapi dari dana pensiun pekerja BUMN," ucap Rieke.
Maka itu, Ketua Penggalangan Buruh dalam dan luar negeri itu, mendukung semua tuntutan buruh dan pekerja hari ini. Dia juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenuhi janji politik pada saat Pilpres kepada rakyat pekerja.
"Trilayak: Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak yang tertuang dalam Piagam Perjuangan Marsinah, ditandatangani di atas materai oleh Jokowi tanggal 5 Juli 2014. Lindungi dan Perkuat Industri Nasional simultan dengan Lindungi dan Penuhi Hak-Hak Pekerja," tandas Rieke.
Pilihan:
Gerindra Khawatir Kondisi RI Saat Ini Picu Krisis Politik
Hal itu dilakukan para buruh untuk menuntut pemerintah terkait upah buruh, menurunkan harga kebutuhan pokok, menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), jaminan pensiun, hingga pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial.
"Bukan tanpa alasan buruh bergerak. September mulai mekanisme penentuan pengupahan untuk tahun depan. Dimulai dengan survei Komponen Hidup Layak (KHL), Oktober harus sudah ada keputusan berapa kenaikan upah 2016," ujar Rieke kepada Sindonews, Selasa (1/9/2015).
Pasalnya kata dia, Desember nanti Indonesia akan masuk pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bersama enam negara, di antaranya Cina, India, Australia. Perpindahan yang 'tanpa sekat' bukan sekadar modal, barang dan jasa, tapi juga rakyat yang bekerja.
"Kesepakatan-kesepakatan MEA belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pihak terkait, kepada pihak industri dan pemberi kerja, apalagi pada pekerja," jelasnya.
Kemudian lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, belum ada road map kerja yang terintegrasi utuh antara Kementerian Industri, Perdagangan, Tenaga Kerja, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Bahkan di beberapa pemberitaan, Menteri BUMN dikabarkan akan melakukan buyback BUMN tidak dari APBN tapi dari dana pensiun pekerja BUMN," ucap Rieke.
Maka itu, Ketua Penggalangan Buruh dalam dan luar negeri itu, mendukung semua tuntutan buruh dan pekerja hari ini. Dia juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenuhi janji politik pada saat Pilpres kepada rakyat pekerja.
"Trilayak: Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak yang tertuang dalam Piagam Perjuangan Marsinah, ditandatangani di atas materai oleh Jokowi tanggal 5 Juli 2014. Lindungi dan Perkuat Industri Nasional simultan dengan Lindungi dan Penuhi Hak-Hak Pekerja," tandas Rieke.
Pilihan:
Gerindra Khawatir Kondisi RI Saat Ini Picu Krisis Politik
(maf)
Explore More