Bawaslu Temui 5 Indikator Pilkada Rawan Penyimpangan
Selasa, 01 September 2015 - 13:08 WIB
Bawaslu Temui 5 Indikator Pilkada Rawan Penyimpangan
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapati lima aspek indeks kerawanan pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 berdasarkan hasil pemetaan terhadap potensi kerawanan di setiap daerah.
Aspek yang pertama ialah profesionalitas penyelenggara pemilu. Independensi dan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah harus dipastikan terjaga.
Kepala Bagian Analisis dan Teknis Pengawasan dan Pelanggaran Bawaslu, Faisal Rahman mengatakan, ada beberapa indikator pendukung bahwa profesionalitas penyelenggara masuk dalam indeks kerawanan pemilu.
"Ketersediaan anggaran pilkada, netralitas penyelenggara, kualitas DPT (Daftar Pemilih Tetap), serta kemudahan akses informasi," kata Faisal di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
"Keempat hal ini dianggap penting untuk membuktikan apakah profesionalitas penyelenggara benar-benar ada dan memetakan kerawanan di pilkada yang akan datang," imbuhnya.
Indeks kerawanan pemilu kedua ialah adanya politik uang. Faisal menilai, hal ini merupakan salah satu yang paling ditakuti sekaligus dilakukan oleh peserta pemilu.
"Ditakuti karena praktik ini adalah praktik jahat dan dilakukan oleh mereka yang tidak mau repot dalam mendulang suara," ujarnya.
Yang ketiga lanjut Faisal, akses pengawasan. Dalam hal ini, tantangan pengawasan juga bisa datang dari luar teknis penyelenggaraan, misalnya kondisi geografis daerah yang berat.
Sementara partisipasi masyarakat juga masuk ke dalam indeks kerawanan pemilu karena menjadi salah satu kunci atas kredibilitas pelaksanaan pemilu.
"Masyarakat pemilih adalah subyek dalam proses pemilu dan merupakan obyek semata," lanjutnya.
Aspek terakhir ialah masalah keamanan daerah. Perlu menurut dia, adanya pemetaan melihat potensi kekerasan dalam pilkada. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tersebut.
"Di beberapa daerah, ketika pelaksanaan pilpres dan pileg tidak terjadi kekerasan yang berkaitan dengan pemilu tetapi ketika pelaksanaan pilkada malahan terjadi kekerasan," tandasnya.
Pilihan:
Gerindra Khawatir Kondisi RI Saat Ini Picu Krisis Politik
Aspek yang pertama ialah profesionalitas penyelenggara pemilu. Independensi dan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah harus dipastikan terjaga.
Kepala Bagian Analisis dan Teknis Pengawasan dan Pelanggaran Bawaslu, Faisal Rahman mengatakan, ada beberapa indikator pendukung bahwa profesionalitas penyelenggara masuk dalam indeks kerawanan pemilu.
"Ketersediaan anggaran pilkada, netralitas penyelenggara, kualitas DPT (Daftar Pemilih Tetap), serta kemudahan akses informasi," kata Faisal di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
"Keempat hal ini dianggap penting untuk membuktikan apakah profesionalitas penyelenggara benar-benar ada dan memetakan kerawanan di pilkada yang akan datang," imbuhnya.
Indeks kerawanan pemilu kedua ialah adanya politik uang. Faisal menilai, hal ini merupakan salah satu yang paling ditakuti sekaligus dilakukan oleh peserta pemilu.
"Ditakuti karena praktik ini adalah praktik jahat dan dilakukan oleh mereka yang tidak mau repot dalam mendulang suara," ujarnya.
Yang ketiga lanjut Faisal, akses pengawasan. Dalam hal ini, tantangan pengawasan juga bisa datang dari luar teknis penyelenggaraan, misalnya kondisi geografis daerah yang berat.
Sementara partisipasi masyarakat juga masuk ke dalam indeks kerawanan pemilu karena menjadi salah satu kunci atas kredibilitas pelaksanaan pemilu.
"Masyarakat pemilih adalah subyek dalam proses pemilu dan merupakan obyek semata," lanjutnya.
Aspek terakhir ialah masalah keamanan daerah. Perlu menurut dia, adanya pemetaan melihat potensi kekerasan dalam pilkada. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tersebut.
"Di beberapa daerah, ketika pelaksanaan pilpres dan pileg tidak terjadi kekerasan yang berkaitan dengan pemilu tetapi ketika pelaksanaan pilkada malahan terjadi kekerasan," tandasnya.
Pilihan:
Gerindra Khawatir Kondisi RI Saat Ini Picu Krisis Politik
(maf)
