Malaysia Blokir Website

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia kemarin mengancam akan memblokir akses pada website yang menyebarkan informasi tentang demonstrasi menuntut Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak mundur.

Blokir akses tersebut akan dilakukan akhir pekan ini. Saat ini aliansi independen lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok hak asasi manusia dan pendukung reformasi, Bersih, menyerukan puluhan ribu orang untuk berunjuk rasa di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, dan Kuching pada Sabtu (29/8) dan Minggu (30/8). Otoritas menyebut unjuk rasa itu ilegal dan dikhawatirkan memicu kekerasan.

”Pemerintah akan memblokir website yang mempromosikan, menyebarkan informasi, dan mendorong orang bergabung demonstrasi,” ungkap pernyataan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), dikutip kantor berita AFP . Menurut MCMC, unjuk rasa itu mengancam stabilitas dan akan merusak citra negara.

Belum jelas bagaimana blokir terhadap website itu akan dilaksanakan. Para menteri kabinet Najib mengakui dia menerima hampir USD700 juta dalam simpanan misterius di rekening bank pribadinya mulai 2013. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh laporan investigasi Wall Street Journal bulan lalu.

Najib telah mendapat tekanan selama beberapa bulan terakhir terkait tuduhan bahwa dana dalam jumlah besar telah hilang dari sejumlah kesepakatan yang melibatkan perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib meluncurkan 1MDB pada 2009. Saat ini 1MDB terlilit utang sangat banyak. Najib dan 1MDB menyangkal semua tuduhan tersebut.

Beberapa menteri kabinet menjelaskan, transfer uang itu sumbangan politik dari sejumlah sumber di Timur Tengah. Karena itu, tidak ada yang salah. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang kasus tersebut. Rekening tersebut telah ditutup dan keberadaan uang itu pun tidak diketahui di mana. Pengungkapan kasus ini memicu kemarahan banyak warga Malaysia, termasuk para anggota partai berkuasa yang dipimpin Najib.

Otoritas juga telah menghentikan penerbitan satu surat kabar selama tiga bulan karena secara agresif melaporkan skandal tersebut. Otoritas juga memperingatkan bahwa siapa pun yang mengangkat isu itu dapat menghadapi tuduhan berupaya menggulingkan pemerintahan. Partai yang dipimpin Najib telah mengontrol Malaysia sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1957.

Partai berkuasa itu mengalami penurunan jumlah pendukung selama beberapa tahun terakhir. Publik tampaknya kecewa dengan berbagai skandal korupsi dan cara pemerintah menghadapi kelompok oposisi. Otoritas Malaysia biasa mengambil sikap keras terhadap para demonstran antipemerintah.

Unjuk rasa sebelumnya yang digelar Bersih untuk reformasi pemilu pada 2012, berakhir bentrok dengan polisi. Lembaga konsultan Eurasia Group dalam laporannya menjelaskan, ribuan orang diperkirakan bergabung dalam unjuk rasa. Eurasia Group memperingatkan kemungkinan terjadi kekerasan dan penangkapan terhadap para demonstran. Unjuk rasa tandingan juga akan digelar oleh kelompok pendukung pemerintah.

Syarifudin