KPU Minta Komisionernya Mendapat Pengawalan Khusus Polisi
Kamis, 27 Agustus 2015 - 18:31 WIB
KPU Minta Komisionernya Mendapat Pengawalan Khusus Polisi
A
A
A
JAKARTA - Timbulnya tindak kekerasan terhadap para penyelenggara pemilu di daerah mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat meminta pihak kepolisian meningkatkan pengamanannya.
Bahkan untuk kondisi di tempat-tempat yang berbahaya, KPU meminta ada pengawalan khusus bagi para komisioner daerah untuk memastikan keselamatannya.
"Kalau di daerah terpencil yang jauh itu kan ruang untuk orang melakukan tindakan kekerasan bisa lolos, lebih besar. Oleh karenanya kepada mereka (komisioner daerah) alangkah baiknya diberikan pendampingan orang per orang," ucap Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Menurut Hadar, berkaca dari pengamanan Pileg dan Pilpres dari pihak kepolisian terhadap komisioner KPU, maka langkah yang sama juga bisa dilakukan untuk tahapan pilkada. Cara ini sebagai bentuk preventif untuk memastikan keamanan dan kelancaran komisioner dalam bertugas.
Untuk saat ini, KPU menurut Hadar hanya bisa mengingatkan jajaran di bawah untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri. Sebab tahapan pilkada yang mulai memasuki situasi penting rawan untuk memunculkan kekerasan.
"Kami secara internal hanya bisa mengingatkan, jangan lupa untuk berkoordinasi kalau ada perkembangan yang memungkinkan terjadinya resistensi, ancaman. Agar itu dikomunikasikan jauh-jauh hari," pungkasnya.
Seperti diketahui kasus kekerasan terakhir menimpa Ketua KPUD Tolitoli, Sulawesi Tengah Hambali Mansyur yang menderita luka setelah dianiaya oleh pendukung pasangan calon. Kekerasan yang terjadi karena ketidakpuasan pendukung pasangan calon atas penetapan peserta yang dilakukan pada Senin 24 Agustus 2015 lalu.
Adapun selama tahapan pilkada berjalan tercatat sudah ada empat kejadian kekerasan yang terjadi, diantaranya perusakan Kantor KPU Manggarai Barat, pembacokan calon kepala daerah di Lamongan, serta intimidasi kepada anggota KPU Mataram.
PILIHAN:
Incumbent Harus Cuti Ketika Hadiri Kampanye Pilkada
Mensesneg Akui Posisi Kepala Staf Kepresidenan Jadi Incaran
Bahkan untuk kondisi di tempat-tempat yang berbahaya, KPU meminta ada pengawalan khusus bagi para komisioner daerah untuk memastikan keselamatannya.
"Kalau di daerah terpencil yang jauh itu kan ruang untuk orang melakukan tindakan kekerasan bisa lolos, lebih besar. Oleh karenanya kepada mereka (komisioner daerah) alangkah baiknya diberikan pendampingan orang per orang," ucap Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Menurut Hadar, berkaca dari pengamanan Pileg dan Pilpres dari pihak kepolisian terhadap komisioner KPU, maka langkah yang sama juga bisa dilakukan untuk tahapan pilkada. Cara ini sebagai bentuk preventif untuk memastikan keamanan dan kelancaran komisioner dalam bertugas.
Untuk saat ini, KPU menurut Hadar hanya bisa mengingatkan jajaran di bawah untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri. Sebab tahapan pilkada yang mulai memasuki situasi penting rawan untuk memunculkan kekerasan.
"Kami secara internal hanya bisa mengingatkan, jangan lupa untuk berkoordinasi kalau ada perkembangan yang memungkinkan terjadinya resistensi, ancaman. Agar itu dikomunikasikan jauh-jauh hari," pungkasnya.
Seperti diketahui kasus kekerasan terakhir menimpa Ketua KPUD Tolitoli, Sulawesi Tengah Hambali Mansyur yang menderita luka setelah dianiaya oleh pendukung pasangan calon. Kekerasan yang terjadi karena ketidakpuasan pendukung pasangan calon atas penetapan peserta yang dilakukan pada Senin 24 Agustus 2015 lalu.
Adapun selama tahapan pilkada berjalan tercatat sudah ada empat kejadian kekerasan yang terjadi, diantaranya perusakan Kantor KPU Manggarai Barat, pembacokan calon kepala daerah di Lamongan, serta intimidasi kepada anggota KPU Mataram.
PILIHAN:
Incumbent Harus Cuti Ketika Hadiri Kampanye Pilkada
Mensesneg Akui Posisi Kepala Staf Kepresidenan Jadi Incaran
(kri)
