Calhaj Gagal Berangkat, Pemerintah Diminta Tak Salahkan e-Hajj

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak menjadikan mekanisme pembuatan visa elektronik (e-hajj) menjadi penyebab batalnya para calon jamaah haji berangkat ke Tanah Suci.

Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu menilai Pemerintah Arab Saudi sudah menginformasikan jauh-jauh hari soal perubahan sistem dari manual ke elektronik.

Bahkan informasi pemberlakuan sistem tersebut sudah disampaikan sebelum pelaksanakan Ibadah Haji 2014.

"Ini artinya pemerintah sudah mengetahui apa yang harus dipersiapkan, dilakukan, dan dibereskan untuk menerapan sistem elektronik pada penyelenggaraan haji 2015," ungkap Khatibul melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Rabu (26/8/2015).

Politikus Partai Demokrat itu menyayangkan ketidaksiapan dan ketidakmampuan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengorganisasi pelaksanakan ibadah haji.

"Persoalan yang sama pada setiap tahun merupakan bukti kegagalan dan ketidakinginannya (pemerintah) untuk belajar memperbaiki diri," kata Khatibul.

Menurut dia, keterlambatan keluarnya visa calon jamaan haji (calhaj) akan membuat kacau jadwal kloter pemberangkatan haji.

Pasalnya calhaj telah terpisah-pisah dan akhirnya terjadi proses tambal sulam berdasarkan calhaj yang sudah lengkap dokumen administrasinya.

"Saya mendesak para pihak harus lebih sigap memberi pelayanan agar tidak mengganggu kekhusyuan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah," ucap Khatibul. (Baca: 123 Calhaj Asal Cirebon Gagal Berangkat)

Khatibul meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai atasan dari Menteri Agama untuk turun tangan mengatasi kasus visa.

"Jangan sampai persoalan visa ini tidak dapat teratasi dan mengakibatkan calon jamaah haji gagal berangkat ke Tanah Suci," katanya.


PILIHAN:

Lima Capim KPK Jalani Tes Wawancara Terakhir