Masa Depan Kantor Staf Presiden Ada di Tangan Jokowi
Selasa, 25 Agustus 2015 - 19:42 WIB
Masa Depan Kantor Staf Presiden Ada di Tangan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) merupakan salah satu lembaga nonstruktural yang keberadaannya sedang dievaluasi pemerintah saat ini.
Namun pemerintah mengisyaratkan akan tetap mempertahankan kantor yang masih dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu.
Diketahui, meski sudah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan masih merangkap Kepala Staf Kepresidenan.
Hal itu karena Presiden Jokowi belum menunjuk pengganti Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, saat ini belum ada rencana untuk melebur atau membubarkan kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tersebut.
"Belum sampai ke sana (melebur atau membubarkan). Kantornya bagus, sayang," ujar Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Kendati demikian, nasib keberadaan Kepala Staf Kepresidenan itu ada di tangan Presiden Jokowi. Kata Yuddy, fungsi kantor Kepala Staf Kepresidenan itu unik, sebagai supporting system institusi yang dekat dengan presiden dan memiliki peran strategis.
"Menurut saya kalau dari fungsi tugas pokoknya dan peran strategisnya diperlukan, tapi apakah posisinya kelembagaannya, kedudukannya pas seperti sekarang ini, ya kita sedang kita kaji bersama Seskab, Mensesneg dan juga dikaji di komite reformasi birokrasi nasional yang diketuai wakil presiden," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, hasil evaluasi terhadap Kantor Kepala Staf Kepresidenan itu akan dilaporkan ke presiden dalam waktu dekat.
"Keputusan akhir ya ada di presiden. Sekalipun kita merekomendasikan lembaga A harus bubar, B dipertahankan tapi kalau kata presiden lembaga A dipertahankan dan lembaga B yang harus bubar ya terserah presiden," katanya.
Dia menjelaskan, presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas lembaga-lembaga eksekutif dan aparatur sipil negara. "Saya sebagai pembantunya hanya melaksanakan keputusan beliau," ucapnya.
Diakui Yuddy, fungsi komunikasi strategis serta pengawasan program-program prioritas pembangunan yang dilakukan Kantor Kepala Staf Kepresidenan selama ini bagus.
"Menurut saya sesuatu yang bagus. Kan yang kita perdebatkan bukan tupoksinya, bukan peran strategisnya. Peran strategisnya bagus. Tupoksinya tepat. Kan posisinya saja," imbuhnya.
Pilihan:
Di NTT, TNI AU dan Tentara Australia 'Duel' di Udara
SBY: Persoalan Bangsa Bermuara pada Kepemimpinan
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
Namun pemerintah mengisyaratkan akan tetap mempertahankan kantor yang masih dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu.
Diketahui, meski sudah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan masih merangkap Kepala Staf Kepresidenan.
Hal itu karena Presiden Jokowi belum menunjuk pengganti Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, saat ini belum ada rencana untuk melebur atau membubarkan kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tersebut.
"Belum sampai ke sana (melebur atau membubarkan). Kantornya bagus, sayang," ujar Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Kendati demikian, nasib keberadaan Kepala Staf Kepresidenan itu ada di tangan Presiden Jokowi. Kata Yuddy, fungsi kantor Kepala Staf Kepresidenan itu unik, sebagai supporting system institusi yang dekat dengan presiden dan memiliki peran strategis.
"Menurut saya kalau dari fungsi tugas pokoknya dan peran strategisnya diperlukan, tapi apakah posisinya kelembagaannya, kedudukannya pas seperti sekarang ini, ya kita sedang kita kaji bersama Seskab, Mensesneg dan juga dikaji di komite reformasi birokrasi nasional yang diketuai wakil presiden," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, hasil evaluasi terhadap Kantor Kepala Staf Kepresidenan itu akan dilaporkan ke presiden dalam waktu dekat.
"Keputusan akhir ya ada di presiden. Sekalipun kita merekomendasikan lembaga A harus bubar, B dipertahankan tapi kalau kata presiden lembaga A dipertahankan dan lembaga B yang harus bubar ya terserah presiden," katanya.
Dia menjelaskan, presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas lembaga-lembaga eksekutif dan aparatur sipil negara. "Saya sebagai pembantunya hanya melaksanakan keputusan beliau," ucapnya.
Diakui Yuddy, fungsi komunikasi strategis serta pengawasan program-program prioritas pembangunan yang dilakukan Kantor Kepala Staf Kepresidenan selama ini bagus.
"Menurut saya sesuatu yang bagus. Kan yang kita perdebatkan bukan tupoksinya, bukan peran strategisnya. Peran strategisnya bagus. Tupoksinya tepat. Kan posisinya saja," imbuhnya.
Pilihan:
Di NTT, TNI AU dan Tentara Australia 'Duel' di Udara
SBY: Persoalan Bangsa Bermuara pada Kepemimpinan
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
(maf)
