Pangkas Semua Hambatan Investasi

BOGOR - Pemerintah harus bergerak cepat dan tepat untuk mengatasi perekonomian yang memburuk. Salah satunya dengan memangkas semua kebijakan dan praktik yang menghambat investasi.

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, untuk mengatasi kondisi ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah harus berupaya meningkatkan investasi dan mempercepat belanja dengan tepat sasaran. ”Karena itu, semua kebijakan yang menghambat harus segera direvisi,” ujar HT di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Pemerintah juga mesti mendorong lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan ke sektorsektor produktif. ”Itu harus diatur. Kalau nggak diatur, mereka lebih cenderung ke sektor konsumtif,” ujar HT. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin menggelar pertemuan dengan para pengusaha nasional dan direksi BUMN untuk berdiskusi mengenai kondisi perekonomian terkini.

Selain HT, hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah eksekutif puncak dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti Indofood, Astra International, Unilever, Lippo Group, Adaro Energy, Garuda Indonesia, Pertamina, Jasa Marga, dan Telkom Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

Kepada para pengusaha, Presiden menyampaikan pandangan tentang situasi ekonomi terakhir yang menurutnya tidak seburuk yang dibayangkan. Presiden meminta saran dan masukan dari para pengusaha dan direksi BUMN tentang penanganan masalah ekonomi, baik yang sifatnya makro maupun mikro.

Jokowi berharap dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah dan pengusaha memiliki kesamaan tekad dan respons cepat sehingga berbagai masalah dan kendala dapat diselesaikan bersama. HT menilai pertemuan kemarin kurang efektif lantaran forumnya terlalu besar. Seharusnya dibuat forum yang lebih kecil, tiga atau lima orang per kelompok, sehingga lebih spesifik pembahasannya dan mampu menghasilkan langkahlangkah konkret untuk mengatasi perekonomian.

”Pertemuan akan lebih efektif jika dilakukan di Jakarta dalam kelompok-kelompok kecil supaya lebih fokus dan action oriented,” ujarnya. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pertemuan antara pemerintah dan pengusaha dilakukan untuk menyinergikan berbagai kebijakan perekonomian serta menghilangkan persepsi publik yang dinilai terlalu pesimistis.

Pertemuan pemerintah dan pengusaha ini akan terus berlanjut. ”Ini akan berkala, Presiden akan mengundang tokoh-tokoh pengusaha untuk mendengarkan keluhan,” katanya. Sebelum berdiskusi dengan para pengusaha, Presiden kemarin juga menggelar pertemuan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kepada para gubernur, kapolda, dan kepala kejaksaan tinggi se-Indonesia, Presiden menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Kepala Negara, langkah jangka pendek yang bisa dilakukan untuk menggairahkan ekonomi yang sedang lesu saat ini adalah meningkatkan belanja pemerintah.

Langkah ini di samping akan menaikkan daya beli masyarakat, juga dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Secara khusus, Presiden menyoroti belanja APBN yang baru mencapai 50% dan belanja modal yang baru terealisasi 20%. Bahkan saat ini dana daerah yang masih mengendap di bank sangat besar, mencapai Rp273 triliun.

Jokowi menyadari rendahnya penyerapan anggaran tersebut antara lain disebabkan masih banyaknya pejabat yang takut terhadap aparat penegak hukum. Para pejabat khawatir dikriminalisasi ketika menjalankan proyek pembangunan. ”Karena itu saya minta kepada semua aparat hukum agar jangan kriminalisasi kebijakan. Harus ada diskresi untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Masalah perdata diselesaikan secara perdata dan jangan dikriminalkan,” tandasnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden dan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPK sepakat untuk mengesampingkan katakata ”potensial merugikan negara” bila belum terbukti melakukan kesalahan.

Dengan demikian diharapkan pejabat daerah dapat melaksanakan realisasi anggaran dan tidak terjebak dalam ketakutan penyalahgunaanwewenang.” Yang dikedepankan adalah pencegahan. Karena itu proyekproyek yang hampir Rp273 triliun sekarang terhenti dananya di daerah, itu tak perlu raguragu lagi,” tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku siap untuk mempercepat penyerapan anggaran. Dia mengatakan, dengan arahan Presiden yang telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah, diharapkan tidak ada lagi yang merasa ketakutan.

Rarasati syarief