Lima Pihak Bisa Jadi Biang Kerok Konflik Pilkada
Minggu, 23 Agustus 2015 - 17:22 WIB
Lima Pihak Bisa Jadi Biang Kerok Konflik Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendeteksi lima pihak yang berpotensi menjadi aktor pemicu konflik saat pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, setidaknya ada lima aktor yang berpotensi akan menciptakan konflik dalam pilkada.
Pertama, dari peserta pemilu baik calon maupun partai politik pendukungnya. "Kedua, penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan berintegritas. Kalau untuk penyelenggara pemilu, ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang menilai," tutur Arief dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).
Berikutnya, kata Arief, potensi konflik berasal dari pemilih. Menurut dia, pemilih bisa menciptakan konflik jika penyelenggara pemilu tak memfasilitasi mereka secara adil.
Selain itu, keterlibatan petugas Polri dan TNI yang dianggap tidak netral dalam mengamankan proses pilkada juga dianggap dapat memicu konflik.
"Kemudian media yang tidak berimbang, tentu walaupun bukan stakeholder tapi kontribusinya cukup besar melalui pemberitaan," katanya.
PILIHAN:
Ternyata Aturan Pekerja Asing Wajib Berbahasa Indonesia Sudah Dicabut
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, setidaknya ada lima aktor yang berpotensi akan menciptakan konflik dalam pilkada.
Pertama, dari peserta pemilu baik calon maupun partai politik pendukungnya. "Kedua, penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan berintegritas. Kalau untuk penyelenggara pemilu, ada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang menilai," tutur Arief dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).
Berikutnya, kata Arief, potensi konflik berasal dari pemilih. Menurut dia, pemilih bisa menciptakan konflik jika penyelenggara pemilu tak memfasilitasi mereka secara adil.
Selain itu, keterlibatan petugas Polri dan TNI yang dianggap tidak netral dalam mengamankan proses pilkada juga dianggap dapat memicu konflik.
"Kemudian media yang tidak berimbang, tentu walaupun bukan stakeholder tapi kontribusinya cukup besar melalui pemberitaan," katanya.
PILIHAN:
Ternyata Aturan Pekerja Asing Wajib Berbahasa Indonesia Sudah Dicabut
(dam)
