Pilkada Serentak Diharapkan Cetak Kepala Daerah Dambaan Publik
Minggu, 23 Agustus 2015 - 16:39 WIB
Pilkada Serentak Diharapkan Cetak Kepala Daerah Dambaan Publik
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Akhmad Muqowam berharap pilkada serentak akan melahirkan sosok kepala daerah yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat setempat.
Dia mencontohkan, keinginan mayoritas masyarakat Papua yang ingin dipimpin oleh putra asli daerah.
"Kekuatan otonomi daerah, ada keinginan mayarakat Papua yang menjadi pimpinan daerah papua adalah orang Papua sendiri," ujar Muqowam dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).
Idealnya, kata Muqowam, calon yang terpilih dalam pilkada seharusnya dimenangkan oleh putra asli daerah. Sayangnya, kata dia, fakta politik tidak selalu berbicara demikian.
"Asumsi dasarnya mereka yang menjadi bupati dan lain-lain adalah yang tahu persoalan lapangan," ucapnya.
Terkait potensi konflik yang mengancam saat pelaksanaa pilkada, Muqowam menandaskan peluang konflik selalu ada.
Menurut dia, yang terpenting lembaga penyelenggara pilkada dan aparat kepolisian sudah sejak dini memetakan potensi konflik.
"Memilih pemimpin itu milih akses. Kalau salah, paling tidak untuk lima tahun kepemimpinan akan dipertaruhkan," katanya.
PILIHAN:
Ternyata Aturan Pekerja Asing Wajib Bahasa Indonesia Sudah Dicabut
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Akhmad Muqowam berharap pilkada serentak akan melahirkan sosok kepala daerah yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat setempat.
Dia mencontohkan, keinginan mayoritas masyarakat Papua yang ingin dipimpin oleh putra asli daerah.
"Kekuatan otonomi daerah, ada keinginan mayarakat Papua yang menjadi pimpinan daerah papua adalah orang Papua sendiri," ujar Muqowam dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).
Idealnya, kata Muqowam, calon yang terpilih dalam pilkada seharusnya dimenangkan oleh putra asli daerah. Sayangnya, kata dia, fakta politik tidak selalu berbicara demikian.
"Asumsi dasarnya mereka yang menjadi bupati dan lain-lain adalah yang tahu persoalan lapangan," ucapnya.
Terkait potensi konflik yang mengancam saat pelaksanaa pilkada, Muqowam menandaskan peluang konflik selalu ada.
Menurut dia, yang terpenting lembaga penyelenggara pilkada dan aparat kepolisian sudah sejak dini memetakan potensi konflik.
"Memilih pemimpin itu milih akses. Kalau salah, paling tidak untuk lima tahun kepemimpinan akan dipertaruhkan," katanya.
PILIHAN:
Ternyata Aturan Pekerja Asing Wajib Bahasa Indonesia Sudah Dicabut
(dam)
