Wiranto Sarankan JK-Rizal Berdebat di Rapat Kabinet
Kamis, 20 Agustus 2015 - 18:20 WIB
Wiranto Sarankan JK-Rizal Berdebat di Rapat Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menilai meski perdebatan dalam pemerintahan boleh dan perlu dilakukan untuk memperkaya masukan agar mendapat keputusan terbaik, namun langkah yang dilakukan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli tidak dibenarkan.
Menurutnya, jika memang ada program yang belum sesuai antara menteri-menteri dan presiden ataupun wakil presiden, ada baiknya para menteri dan presiden membahasnya di dalam rapat kabinet atau di internal kabinet. Bukan dibuktikan lewat debat publik.
"Presiden dengan para menteri diskusikan di situ hal-hal yang tidak pas sebagai pembantu presiden. Seyogyanya tidak kemudian dilemparkan ke publik sehingga menjadi diskursus yang tidak perlu," ujar Wiranto di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Wiranto menilai, tidak elok jika antara pemerintah mempertontonkan keributan tersebut di media, sehingga publik pun merasakan kegelisahan tersebut. Seharusnya presiden memberi arahan kepada menteri di internal kabinet.
"Perbedaan pendapat boleh tapi diselesaikan dalam internal pemerintah. Kalau ngomong di media, enggak ada penyelesaiannya. Semuanya ingin Indonesia aman dan damai," tandasnya.
PILIHAN:
Sangkal Terima Rp12 M, Mandra Ajukan Nota Keberatan
KY Tak Mau Paksa Hakim Sarpin Cabut Laporan
Menurutnya, jika memang ada program yang belum sesuai antara menteri-menteri dan presiden ataupun wakil presiden, ada baiknya para menteri dan presiden membahasnya di dalam rapat kabinet atau di internal kabinet. Bukan dibuktikan lewat debat publik.
"Presiden dengan para menteri diskusikan di situ hal-hal yang tidak pas sebagai pembantu presiden. Seyogyanya tidak kemudian dilemparkan ke publik sehingga menjadi diskursus yang tidak perlu," ujar Wiranto di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Wiranto menilai, tidak elok jika antara pemerintah mempertontonkan keributan tersebut di media, sehingga publik pun merasakan kegelisahan tersebut. Seharusnya presiden memberi arahan kepada menteri di internal kabinet.
"Perbedaan pendapat boleh tapi diselesaikan dalam internal pemerintah. Kalau ngomong di media, enggak ada penyelesaiannya. Semuanya ingin Indonesia aman dan damai," tandasnya.
PILIHAN:
Sangkal Terima Rp12 M, Mandra Ajukan Nota Keberatan
KY Tak Mau Paksa Hakim Sarpin Cabut Laporan
(kri)
