Utamakan Pencitraan, KPK Gagal Berantas Mafia Besar
Rabu, 19 Agustus 2015 - 12:56 WIB
Utamakan Pencitraan, KPK Gagal Berantas Mafia Besar
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia selama kurun waktu 11 tahun usianya.
Padahal KPK memiliki kewenangan sangat besar diharapkan mampu menggulung para mafia hukum yang selama ini mengendalikan negara untuk kepentingan kelompoknya dan para pemodal.
"Masih eksisnya para mafia di bidang ekonomi dan hukum yang mengkibatkan negara mengalami kerugian besar hingga kini belum mampu diatasi KPK," ujar anggota Komisi III DPR Nasir Djamil dalam perbincangannya dengan SINDO melalui sambungan telepon, di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Dia mengkritik, selama ini KPK cenderung mengedepankan pencitraan melalui operasi tangkap tangan (OTT). Padahal publik menginginkan yang ditangkap tangan oleh KPK adalah para mafia besar, bukan kecil.
"Pernyataan Megawati itu harus disikapi secara positif, karena sebagai mantan Presiden Megawati tampaknya kecewa dengan kinerja KPK. Bahwa KPK adalah amanat reformasi, iya, tapi jangan juga mau dijadikan alat politik pihak tertentu," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri menyinggung keberadaan KPK sebagai lembaga ad hoc suatu saat bisa dibubarkan jika para pejabat tidak lagi korupsi. Namun, meski statusnya ad hoc, KPK masih tetap dibutuhkan sepanjang korupsi masih tetap ada.
Baca: Megawati Buka Wacana KPK Dibubarkan.
Padahal KPK memiliki kewenangan sangat besar diharapkan mampu menggulung para mafia hukum yang selama ini mengendalikan negara untuk kepentingan kelompoknya dan para pemodal.
"Masih eksisnya para mafia di bidang ekonomi dan hukum yang mengkibatkan negara mengalami kerugian besar hingga kini belum mampu diatasi KPK," ujar anggota Komisi III DPR Nasir Djamil dalam perbincangannya dengan SINDO melalui sambungan telepon, di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Dia mengkritik, selama ini KPK cenderung mengedepankan pencitraan melalui operasi tangkap tangan (OTT). Padahal publik menginginkan yang ditangkap tangan oleh KPK adalah para mafia besar, bukan kecil.
"Pernyataan Megawati itu harus disikapi secara positif, karena sebagai mantan Presiden Megawati tampaknya kecewa dengan kinerja KPK. Bahwa KPK adalah amanat reformasi, iya, tapi jangan juga mau dijadikan alat politik pihak tertentu," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri menyinggung keberadaan KPK sebagai lembaga ad hoc suatu saat bisa dibubarkan jika para pejabat tidak lagi korupsi. Namun, meski statusnya ad hoc, KPK masih tetap dibutuhkan sepanjang korupsi masih tetap ada.
Baca: Megawati Buka Wacana KPK Dibubarkan.
(kur)
