Jokowi Tegur Rizal Ramli
Selasa, 18 Agustus 2015 - 08:12 WIB
Jokowi Tegur Rizal Ramli
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan teguran langsung kepada Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli terkait pernyataannya yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Anggota Tim Komunikasi Presiden Bidang Politik Teten Masduki mengatakan, kritik kepada pemerintah sepatutnya disampaikan secara internal dan bukan kepada masyarakat secara luas.
”Presiden sudah menyampaikan, bahwa kalau ada para menteri, kalau ada koreksi kebijakan pemerintah, maka dibicarakan di internal, bukan diumbar ke media karena nanti masyarakat akan bingung,” ujar Teten di kompleks Istana, Jakarta, kemarin. Rizal Ramli yang baru dilantik pada Rabu (12/8), membuat pernyataan yang dinilai cukup kontroversial.
Beberapa waktu lalu mantan menko perekonomian era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini meminta pihak PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) untuk membatalkan pembelian 30 pesawat. Rizal khawatir pembelian pesawat yang bersumber dari pinjaman China itu akan menyulitkan perusahaan. Selain pernyataannya yang membuat Menteri BUMN Rini Soemarno ini berang, Rizal kembali mengkritik kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dinilainya hanya merupakan program Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sejak pernyataan tentang pesanan pesawat Garuda itu, menurut Teten, Presiden telah memberikan teguran. ”Presiden juga waktu itu sudah menegur, menelepon Pak Rizal Ramli mempermasalahkan soal pengadaan pesawat. Itu kan baru letterofintent (LoI), penandatanganannya terlalu jauh, dan pihak Garuda sudah menjelaskan itu,” jelasnya. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menambahkan, Presiden Jokowi sangat menghendaki para menterinya untuk saling mengkritik dan melakukan koreksi.
Namun, hal itu tetap harusdilakukansecarainternal dan bukan di hadapan media. ”Tidak elok (kritik dan koreksi) jika disampaikan lewat media, kan bisa bertemu. Kegaduhan seperti itu kurang bagus, karena pemerintah saat ini sedang bersemangat menarik investasi sehingga pemerintahan harus solid dan kompak,” tambahnya. Kemarin Rizal Ramli menolak mengomentari sikap Rini Soemarno yang tetap ngotot mendatangkan pesawat baru tersebut.
”Saya nocomment . Kamuitu (para awak media) jangan serius- serius amat. Dibuat santai dulu lah,” kata Rizal seusai melakukan Upacara Kemerdekaan HUT ke-70 Republik Indonesia di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, kemarin. Untuk diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno hingga kemarin masih mendukung PT GIAA untuk melakukan pembelian pesawat. Hal itu diakuinya demi meningkatkan pariwisata Indonesia dan konektivitas ke negara lain.
Menurut Rini, kinerja Kementerian BUMN ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla menilai, teguran Presiden kepada Rizal Ramli sudah tepat demi menghindari munculnya kegaduhan baru. Apalagi, pernyataan yang dibuatnya itu menyangkut isu yang strategis dan vital.
”Memang penting Presiden memberi warning. Apalagi reshuffle itu kan tujuannya untuk memperkuat koordinasi antara menteri dan presiden. Saya kira Rizal harus tahu diri juga, jangan lagi seperti dulu waktu masih di luar sistem, dia harus beradaptasi dengan posisinya sekarang,” ujarnya kemarin. Menurut dia, kritikan Rizal tersebut seharusnya disampaikan di rapat kabinet, atau rapat koordinasi antarkementerian.
Adi melihat Rizal melakukan ini karena semangatnya yang tinggi, apalagi secara psikologis ada ekspektasi publik yang tinggi yang mengarah ke dia untuk membawa perubahan.
Rarasati syarief/ bakti munir/okezone
Anggota Tim Komunikasi Presiden Bidang Politik Teten Masduki mengatakan, kritik kepada pemerintah sepatutnya disampaikan secara internal dan bukan kepada masyarakat secara luas.
”Presiden sudah menyampaikan, bahwa kalau ada para menteri, kalau ada koreksi kebijakan pemerintah, maka dibicarakan di internal, bukan diumbar ke media karena nanti masyarakat akan bingung,” ujar Teten di kompleks Istana, Jakarta, kemarin. Rizal Ramli yang baru dilantik pada Rabu (12/8), membuat pernyataan yang dinilai cukup kontroversial.
Beberapa waktu lalu mantan menko perekonomian era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini meminta pihak PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) untuk membatalkan pembelian 30 pesawat. Rizal khawatir pembelian pesawat yang bersumber dari pinjaman China itu akan menyulitkan perusahaan. Selain pernyataannya yang membuat Menteri BUMN Rini Soemarno ini berang, Rizal kembali mengkritik kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dinilainya hanya merupakan program Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sejak pernyataan tentang pesanan pesawat Garuda itu, menurut Teten, Presiden telah memberikan teguran. ”Presiden juga waktu itu sudah menegur, menelepon Pak Rizal Ramli mempermasalahkan soal pengadaan pesawat. Itu kan baru letterofintent (LoI), penandatanganannya terlalu jauh, dan pihak Garuda sudah menjelaskan itu,” jelasnya. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menambahkan, Presiden Jokowi sangat menghendaki para menterinya untuk saling mengkritik dan melakukan koreksi.
Namun, hal itu tetap harusdilakukansecarainternal dan bukan di hadapan media. ”Tidak elok (kritik dan koreksi) jika disampaikan lewat media, kan bisa bertemu. Kegaduhan seperti itu kurang bagus, karena pemerintah saat ini sedang bersemangat menarik investasi sehingga pemerintahan harus solid dan kompak,” tambahnya. Kemarin Rizal Ramli menolak mengomentari sikap Rini Soemarno yang tetap ngotot mendatangkan pesawat baru tersebut.
”Saya nocomment . Kamuitu (para awak media) jangan serius- serius amat. Dibuat santai dulu lah,” kata Rizal seusai melakukan Upacara Kemerdekaan HUT ke-70 Republik Indonesia di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, kemarin. Untuk diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno hingga kemarin masih mendukung PT GIAA untuk melakukan pembelian pesawat. Hal itu diakuinya demi meningkatkan pariwisata Indonesia dan konektivitas ke negara lain.
Menurut Rini, kinerja Kementerian BUMN ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla menilai, teguran Presiden kepada Rizal Ramli sudah tepat demi menghindari munculnya kegaduhan baru. Apalagi, pernyataan yang dibuatnya itu menyangkut isu yang strategis dan vital.
”Memang penting Presiden memberi warning. Apalagi reshuffle itu kan tujuannya untuk memperkuat koordinasi antara menteri dan presiden. Saya kira Rizal harus tahu diri juga, jangan lagi seperti dulu waktu masih di luar sistem, dia harus beradaptasi dengan posisinya sekarang,” ujarnya kemarin. Menurut dia, kritikan Rizal tersebut seharusnya disampaikan di rapat kabinet, atau rapat koordinasi antarkementerian.
Adi melihat Rizal melakukan ini karena semangatnya yang tinggi, apalagi secara psikologis ada ekspektasi publik yang tinggi yang mengarah ke dia untuk membawa perubahan.
Rarasati syarief/ bakti munir/okezone
(ars)
