HUT RI, Pemerintah Abaikan Komunisme
HUT RI, Pemerintah Abaikan Komunisme
A
A
A
JAKARTA - Sudah 70 tahun Indonesia merdeka, NKRI justru terancam oleh maraknya gerakan separatisme dan komunisme.
Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz berpendapat, gerakan separatisme dan komunisme muncul lantaran pemerintah masih bimbang dengan masalah yang dihadapi. Sehingga masalah NKRI dan Pancasila terlewatkan. Bahkan, pemerintah justru sibuk dengan pencitraan.
"Kita yang tidak banyak berbuat tapi banyak berkata-kata. Sehingga banyak euforia yang terlewatkan yang semestinya dideteksi," kata Djan dalam acara Tayakuran Kemerdekaan RI di Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (16/8/2015) malam.
Menurut Djan, dirinya tidak dapat memahami adanya pernyataan bahwa dengan keluarnya bendera dan logo PKI malah dianggap sejarah. Tapi, PPP tentu tidak menganggap itu sebagai sejarah, apa maksudnya memunculkan sejarah tapi PKI.
"Islam sudah cukup menjadi korban atas tindakan komunis. Mereka benar-benar menyudutkan Islam sebagai agama mayoritas," tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Dimyati Natakusumah berpendapat, situasi dan kondisi seperti ini tergantung pada pemimpinnya. Jika pemimpinnya lemah, maka stabilitas negara juga akan terganggu dan mengganggu Indonesia untuk bersatu padu.
"Kita prihatin dengan kondisi bangsa seperti ini, seperti kejadian di Tolikara. Dan parpol PPP dan Golkar sedang dalam situasi konflik. Ini akibat kurangnya sense of belonging dari pemerintah," kata Dimyati kepada wartawan.
Menurut Dimyati, disintegrasi bangsa harus jadi perhatian khusus dimana hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang turun dan semua harga bahan dan kebutuhan naik, tentunya hal ini sangat mencekik rakyat. Karena itu, semua harus bersatu padu, melakukan muhasabah supaya Indonesia tetap bersatu
"Pokoknya PPP mengutuk keras gerakan separatisme," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP itu.
Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz berpendapat, gerakan separatisme dan komunisme muncul lantaran pemerintah masih bimbang dengan masalah yang dihadapi. Sehingga masalah NKRI dan Pancasila terlewatkan. Bahkan, pemerintah justru sibuk dengan pencitraan.
"Kita yang tidak banyak berbuat tapi banyak berkata-kata. Sehingga banyak euforia yang terlewatkan yang semestinya dideteksi," kata Djan dalam acara Tayakuran Kemerdekaan RI di Kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu (16/8/2015) malam.
Menurut Djan, dirinya tidak dapat memahami adanya pernyataan bahwa dengan keluarnya bendera dan logo PKI malah dianggap sejarah. Tapi, PPP tentu tidak menganggap itu sebagai sejarah, apa maksudnya memunculkan sejarah tapi PKI.
"Islam sudah cukup menjadi korban atas tindakan komunis. Mereka benar-benar menyudutkan Islam sebagai agama mayoritas," tandasnya.
- Alasan Tampilnya Atribut PKI dalam Karnaval HUT RI ke-70
- Peserta Karnaval HUT Kemerdekaan Bawa Atribut PKI
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Dimyati Natakusumah berpendapat, situasi dan kondisi seperti ini tergantung pada pemimpinnya. Jika pemimpinnya lemah, maka stabilitas negara juga akan terganggu dan mengganggu Indonesia untuk bersatu padu.
"Kita prihatin dengan kondisi bangsa seperti ini, seperti kejadian di Tolikara. Dan parpol PPP dan Golkar sedang dalam situasi konflik. Ini akibat kurangnya sense of belonging dari pemerintah," kata Dimyati kepada wartawan.
Menurut Dimyati, disintegrasi bangsa harus jadi perhatian khusus dimana hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang sedang turun dan semua harga bahan dan kebutuhan naik, tentunya hal ini sangat mencekik rakyat. Karena itu, semua harus bersatu padu, melakukan muhasabah supaya Indonesia tetap bersatu
"Pokoknya PPP mengutuk keras gerakan separatisme," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP itu.
(hyk)
Explore More