Jokowi Diminta Tinjau Sistem Jabatan di Lingkaran Istana
Jokowi Diminta Tinjau Sistem Jabatan di Lingkaran Istana
A
A
A
JAKARTA - Direktur Populi Center Nico Harjanto menilai, tidak tepat ada rangkap jabatan dalam sistem pemerintahan di Istana. Seperti rangkap jabatan yang melekat pada diri Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.
"Saya kira ini yang salah satu agenda mendesak bagi presiden untuk menata ulang supporting system di Istana," ujar Nico saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu (16/8/2015).
Luhut Panjaitan telah ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno lewat reshuffle terbatas. Namun, jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) masih diembannya.
Menurut Nico, status KSP jika masih dibutuhkan Jokowi, maka harus lepas dari tanggung jawab Luhut. Sebab, beban Menko Polhukam akan semakin berat untuk membawahi dan mengkoordinasikan kementerian di bawahnya.
"Ke depan Seskab, Setneg, BPKP bisa jadi satu kantor kepresidenan yang bisa membawahi lembaga-lembaga yang memiliki akses langsung, sehingga presiden akan lebih terbantu," pungkasnya.
"Saya kira ini yang salah satu agenda mendesak bagi presiden untuk menata ulang supporting system di Istana," ujar Nico saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu (16/8/2015).
Luhut Panjaitan telah ditunjuk Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno lewat reshuffle terbatas. Namun, jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) masih diembannya.
Menurut Nico, status KSP jika masih dibutuhkan Jokowi, maka harus lepas dari tanggung jawab Luhut. Sebab, beban Menko Polhukam akan semakin berat untuk membawahi dan mengkoordinasikan kementerian di bawahnya.
"Ke depan Seskab, Setneg, BPKP bisa jadi satu kantor kepresidenan yang bisa membawahi lembaga-lembaga yang memiliki akses langsung, sehingga presiden akan lebih terbantu," pungkasnya.
(maf)
Explore More