Pidato Kenegaraan Jokowi Sangat Mengecewakan

JAKARTA - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak memenuhi ekspektasi publik. Bahkan, pidato tersebut dinilai sangat mengecewakan.

Pasalnya, Jokowi tidak menjelaskan langkah-langkah pemerintah secara jelas sementara banyak hal yang perlu dijelaskan Jokowi termasuk soal reshuffle. Padahal, Jokowi diberikan tiga kali kesempatan berpidato.

"Pidato yang dilakukan Jokowi tadi siang (kemarin) sama sekali tidak memenuhi ekspektasi publik dan sangat mengecewakan. Yang ada Jokowi hanya menjelaskan secara garis besar," tandas Kepala Departemen Penelitian dan Konsultasi Politik PARA Syndicate, Toto Sugiarto saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015 kemarin.

Toto berpendapat, Jokowi sedang bermain aman dengan tidak menjelaskan secara detil dan mendalam tentang sejumlah isu di pemerintahan. Seperti misalnya, masalah reshuffle di mana Jokowi hanya menjelaskan secara umum saja, begitu juga dengan pencapaian dan kekurangan pemerintah selama menjabat.

Bahkan ada juga pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta seperti pada topik parpol bersengketa. "Saya kira Jokowi tidak ingin membahas itu terlalu dalam karena perdebatan atau respons publik akan sangat luas, dengan menyinggung sedikit saja tidak banyak juga pertanggungjawaban yang diungkapkan oleh Presiden," jelas Toto.

Menurut Toto, ini sangat disayangkan mengingat Jokowi diberikan kesempatan sebanyak tiga kali pidato dengan durasi 30 menit per pidatonya. Tapi, dalam pidato pertama Jokowi hanya menjelaskan tugas lembaga negara, pidato kedua hanya menjelaskan secara garis besar, dan tentang konflik parpol jelas tidak mencerminkan fakta.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, pidato Jokowi masih sekedar retorika belaka. Seperti misalnya pidato tentang parpol, jika pemerintah menginginkan persatuan seharusnya konflik yang terjadi di PPP dan Partai Golkar diselesaikan, bukan dipecah belah.

"Jangan yang diomongkan dan dilaksanakan berbeda. Kita dukung apa yang diomongin itu tapi yang dilaksanakan belum tentu," tandas Wakil Ketua Umum DPP Parrtai Gerindra itu usia sidang.