Oposisi Ajukan Gugatan Melawan Najib

KUALA LUMPUR - Partai Keadilan Rakyat (PKR) mengajukan gugatan sipil terhadap Perdana Menteri (PM) Najib Razak karena melanggar peraturan pemilu. Mereka juga menuntut digelar pemilu ulang.

Gugatan terhadap Najib itu terkait dugaan aliran dana dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ke rekening pemimpin Malaysia itu. Saat ini 1MDB tengah dalam proses penyelidikan atas pelanggaran manajemen keuangan dan skandal suap. Itu memicu krisis politik bagi Najib yang disebabkan laporan The Wall Street Journal tentang temuan penyidik tentang dana USD700 juta di rekening Najib.

Partai yang didirikan mantan pemimpin oposisi yang kini dipenjara, Anwar Ibrahim, menyatakan donasi senilai 2,5 miliar ringgit (USD645 juta), transfer dana dan kesepakatan 1MDB serta afiliasinya itu terkait dengan kampanye Pemilu 2013. ”Faktanya adalah uang itu digunakan Najib untuk kepentingan pemilu,” tuding Nurul Izzah Anwar, wakil presiden PKR dan putri Anwar Ibrahim, dikutip Reuters, kemarin.

Dia mengungkapkan, apa yang dilakukan Najib merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang (UU) Pemilu. PKR menyatakan dana USD645 juta itu lebih 26 kali dari dana sumbangan yang diizinkan dalam UU Pemilu. Sesuai dengan aturan hukum, seorang kandidat parlemen tidak boleh menghabiskan dana senilai 200.000 ringgit Malaysia selama kampanye.

PKR menuntut pengadilan agar menyatakan Najib dan 1MDB bertindak ilegal. Mereka juga menuntut digelar pemilu ulang. Gugatan itu diajukan terhadap Najib, 1MDB, Komisi Pemilu, dan Sekjen UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu). Nurul Izzah menuding Barisan Nasional (BN) melakukan ”segala praktik korupsi” untuk memenangkan pemilu ke-13. ”Komisi Pemilu berkonspirasi dengan BN,” tudingnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Tertinggi UMNO Nazri Abdul Aziz menuding gugatan sipil PKR itu merupakan suatu hal yang bodoh. ”Oposisi jelas tidak memahami hukum,” ucapnya. Sebelumnya Najib berulang membantah tuduhan aliran dana ke rekeningnya. Dia menuding itu sebagai konspirasi untuk menggulingkan kekuasaan. Najib menuduh oposisi di belakang skenario tersebut. Sedangkan 1MDB juga bersikeras bahwa mereka tidak pernah mentransfer dana ke rekening Najib.

Laporan sementara pemerintah juga tidak menemukan aliran dana yang mencurigakan. Pekan lalu Badan Antikorupsi Malaysia menyatakan dana di rekening Najib itu donasi dari Timur Tengah, bukan dari 1MDB. Ketua Komisi Pemilu Malaysia Abdul Aziz Mohd Yusof kemarin mengatakan, pihaknya akan mengkaji gugatan sipil PKR. ”Saya tidak akan berkomentar apa pun hingga kita secara resmi menerima laporan gugatan,” kata Aziz kepada The Malaysian Insider .

Sementara itu, Wakil Presiden PKR Rafizi Ramli menyerukan pemimpin komunitas, lembaga nirlaba, dan publik untuk menuntut Najib mundur. Jika mereka diam, Najib akan tetap bertahan dan kerusakan yang akan dilakukannya. ”Saya ingin mengingatkan publik,” katanya, dikutip Malaysia Kini .

Dia menambahkan, segala upaya harus dilakukan agar skandal besar itu tidak berhenti. Ramli juga mengorganisasi salat hajat dan berdoa bersama agar Najib mundur. Kegiatan keagamaan serupa, pintanya, agar dilakukan para pemimpin komunitas lainnya. ”Jika kegiatan ibadah bisa dilakukan setiap pekan, itu akan membangun momentum,” katanya.

Lembaga pemantau pemilu Malaysia, Bersih 2.0, menyatakan akan menggelar demonstrasi ke empat kalinya. Ketua Bersih 2.0 Maria Chin Abdullah menegaskan mereka fokus menuntut perubahan sistem pemilu. ”Saya ingin mengingatkan semua orang kalau demonstrasi Bersih untuk seluruh Malaysia, bukan untuk partai politik,” tutur Maria.

Dalam pandangan para pakar politik Malaysia, Najib berusaha memperkuat lini kekuasaannya setelah krisis politik. ”Najib berusaha mengonsolidasikan kekuatan di dalam partai dan publik,” kata Oh Ei Sun, peneliti senior dari Sekolah Kajian Internasional S Rajaratman.

Konsolidasi itu berhasil karena pemimpin berusia 62 tahun itu terlihat lebih kuat. Mungkinkah pemberontakan akan muncul di UMNO? Tanda pembangkangan sudah muncul ketika Najib memecat MuhyiddinYassin dari posisinya sebagai deputi PM.

”Segalanya bisa terjadi, pemberontakan atau ketegangan berasal dari UMNO,” kata Wan Saiful Wan Jan, kepala Institut untuk demokrasi dan Kerja Sama ekonomi .

Andika hendra m