Dua Instruksi JK di Hadapan Kasatwil se-Indonesia
Dua Instruksi JK di Hadapan Kasatwil se-Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memberi pembekalan tertutup kepada Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) se-Indonesia dalam apel jelang pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015.
Dalam pidatonya, JK menyampaikan dua instruksi kepada peserta yang umumnya merupakan Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia.
Pertama, JK meminta agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketakutan bagi pejabat daerah, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pasalnya, saat ini hanya 23 persen anggaran terserap lantaran kepala daerah takut mengambil keputusan, karena khawatir berujung terjadi tindak pidana korupsi.
"Kalau semua leadership kepala daerah takut ambil keputusan, negeri ini akan mati," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Charliyan di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).
Instruksi berikutnya, JK meminta agar persoalan perdata tidak menjadi pidana. Yang dimaksud ialah supaya aparat penegak hukum tidak mengadili sebuah kebijakan, tapi lebih kepada perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
"Banyak penegak hukum mengadili kebijakan. Jangan adili kebijakan yang sudah jadi kebijakan. Kebijakan itu untuk mencari solusi permasalahan di luar hukum karena masalah mendesak dan dibutuhkan masyarakat," pungkasnya.
Pilihan:
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
Jokowi Lantik 6 Menteri dengan 2 Keppres
Dalam pidatonya, JK menyampaikan dua instruksi kepada peserta yang umumnya merupakan Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia.
Pertama, JK meminta agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketakutan bagi pejabat daerah, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi.
Pasalnya, saat ini hanya 23 persen anggaran terserap lantaran kepala daerah takut mengambil keputusan, karena khawatir berujung terjadi tindak pidana korupsi.
"Kalau semua leadership kepala daerah takut ambil keputusan, negeri ini akan mati," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Charliyan di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).
Instruksi berikutnya, JK meminta agar persoalan perdata tidak menjadi pidana. Yang dimaksud ialah supaya aparat penegak hukum tidak mengadili sebuah kebijakan, tapi lebih kepada perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
"Banyak penegak hukum mengadili kebijakan. Jangan adili kebijakan yang sudah jadi kebijakan. Kebijakan itu untuk mencari solusi permasalahan di luar hukum karena masalah mendesak dan dibutuhkan masyarakat," pungkasnya.
Pilihan:
Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia
Jokowi Lantik 6 Menteri dengan 2 Keppres
(maf)
Explore More