Pemerintah Siapkan Hujan Buatan
Pemerintah Siapkan Hujan Buatan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat akan mengatasi masalah kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Salah satunya membangun Pos Komando (Posko) Kekeringan Bencana Nasional, hasil kerja sama sejumlah kementerian di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan).
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, setiap musim kemarau ada 200.000 hektare lahan pertanian di Indonesia yang kekeringan. Sejak Januari lalu Kementan sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan 21.000 unit pompa air dan memperbaiki irigasi tersier 1,3 juta hektare yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia.
”Kami sudah rapat koordinasi dan dalam waktu dekat akan melakukan hujan buatan. Kami tindak lanjuti daerahdaerah yang kekeringan yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ini menjadi skala prioritas. Kemudian Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan juga akan menjadi sasaran hujan buatan,” sebutnya di Jakarta kemarin.
Menurut Amran, Oktober nanti akan mengalami puncak kekeringan bagi 11 juta hektare lahan yang siap panen. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dan BNPB untuk melakukan hujan buatan. ”Menurut BMKG, November sudah hujan. Tapi, yang sudah dilakukan Kementan dengan upaya lebih awal ada tambah tanam 400.000 hektare,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, pihaknya akan menyiapkan pesawat Casa 295 dan Casa 292 untuk membantu pelaksanaan hujan buatan. Pesawat- pesawat tersebut sudah ada di Kalimantan Barat. Sementara TNI menyiapkan dua pesawat Hercules. ”Kami bantu dana Rp200 miliar untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara barat (NTB),” katanya.
Sementara itu, Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Gatot Saptadi mengakui, berdasarkan informasi yang diterima dari BNPB, memang ada 18 provinsi yang akan diguyur hutan buatan, termasuk DIY. Namun, dia belum mengetahui waktu pelaksanaan hujan buatan itu di wilayah DIY.
”Saat ini masih dalam perencanaan, kemungkinan akan dilakukan pada masa puncak musim kemarau. Yang jelas, prosesnya lama, harus mengumpulkan awan-awan sebagai prasyarat hujan,” jelasnya. Gatot yang juga pelaksana tugas bupati Sleman ini menjelaskan, kegiatan hujan buatan itu semua di-back up pemerintah pusat. Hujan buatan itu kerja sama antara Kementerian Riset dan Teknologi dan BNPB.
Menurut Gatot, hujan buatan tersebut juga bukan bagian dari usulan BPBD DIY menghadapi musim kemarau yang kemungkinan berkepanjangan. ”Soal hujan buatan semuanya di-handle pusat. Anggarannya besar, Rp200 miliar,” sebut Gatot. Dia mengakui sudah mengusulkan dana on call sebesar Rp6 miliar kepada BNPB. Usulan tersebut sebagai respons atas usulan sejumlah kabupaten di DIY yang sudah mengajukan usulan untuk menetapkan siaga kekeringan.
”Yang Rp6 miliar itu seperti dana on call, beda dengan program hujan buatan. Sekali lagi, hujan buatan dari pusat. Daerah tidak ikut-ikut,” tegasnya. Namun, daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan tampaknya sudah sangat membutuhkan hujan buatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahkan yakin hujan buatan adalah solusi tepat mengatasi kekeringan di Indonesia.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah Prasetyo Budi mengatakan, hingga kini sudah 15 kabupaten/ kota di Jateng yang terdampak kekeringan areal irigasinya. Luasnya bahkan sudah mencapai 15.000 hektare.
Sebanyak 15 daerah yang lahan irigasinya terdampak kekeringan itu adalah Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Kendal, Demak, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, Boyolali, Wonogiri, Temanggung, Cilacap, dan Banyumas. Bahkan, lanjut dia, ada 16 waduk di Jateng yang sudah tidak ada airnya seperti di Sragen, Grobogan, dan Wonogiri.
Agar kekeringan itu tidak meluas, pihaknya meminta pemerintah pusat segera melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan. Menurut dia, hujan buatan itu tidak hanya untuk lahan irigasi, tapi juga memenuhi sumber kebutuhan air bersih masyarakat. ”Daerah yang akan kami usulkan dibuatkan hujan buatan itu adalah wilayah pantura, meliputi Brebes sampai Rembang,” imbuh Prasetyo.
Hujan buatan itu diharapkan bisa mengisi waduk-waduk yang kini sudah mulai kosong. Yang terpenting adalah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk membuat hujan buatan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
”Untuk membuat hujan buatan itu juga harus mengetahui kondisi awan dan angin, jangan sampai salah sasaran,” beber Prasetyo. Prasetyo menyebutkan, kebutuhan pembuatan hujan buatan itu sekitar Rp150 juta sekali menerbangkan pesawat. Biaya itu untuk membeli garam, sewa pesawat, dan honor pilot. Untuk bisa memenuhi wadukwaduk yang ada di Jateng, paling tidak butuh dua pekan untuk pelaksanaan hujan buatan.
Sementara itu, Kepala BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan, lima kabupaten di Jawa Tengah sudah menyatakan status darurat kekeringan. ”Lima daerah yang sudah dinyatakan daruratkekeringanituadalahTemanggung, Kendal, Cilacap, Wonogiri, dan Boyolali,” sebut dia. Status darurat kekeringan itu dinyatakan sampai akhir Oktober mendatang. Berdasarkan perkiraan BMKG, musim kemarau diperkirakan masih akan terjadi sampai November mendatang.
Oktiani endarwati/ ridwan anshori/ amin fauzi
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, setiap musim kemarau ada 200.000 hektare lahan pertanian di Indonesia yang kekeringan. Sejak Januari lalu Kementan sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan 21.000 unit pompa air dan memperbaiki irigasi tersier 1,3 juta hektare yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia.
”Kami sudah rapat koordinasi dan dalam waktu dekat akan melakukan hujan buatan. Kami tindak lanjuti daerahdaerah yang kekeringan yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ini menjadi skala prioritas. Kemudian Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan juga akan menjadi sasaran hujan buatan,” sebutnya di Jakarta kemarin.
Menurut Amran, Oktober nanti akan mengalami puncak kekeringan bagi 11 juta hektare lahan yang siap panen. Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dan BNPB untuk melakukan hujan buatan. ”Menurut BMKG, November sudah hujan. Tapi, yang sudah dilakukan Kementan dengan upaya lebih awal ada tambah tanam 400.000 hektare,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, pihaknya akan menyiapkan pesawat Casa 295 dan Casa 292 untuk membantu pelaksanaan hujan buatan. Pesawat- pesawat tersebut sudah ada di Kalimantan Barat. Sementara TNI menyiapkan dua pesawat Hercules. ”Kami bantu dana Rp200 miliar untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara barat (NTB),” katanya.
Sementara itu, Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Gatot Saptadi mengakui, berdasarkan informasi yang diterima dari BNPB, memang ada 18 provinsi yang akan diguyur hutan buatan, termasuk DIY. Namun, dia belum mengetahui waktu pelaksanaan hujan buatan itu di wilayah DIY.
”Saat ini masih dalam perencanaan, kemungkinan akan dilakukan pada masa puncak musim kemarau. Yang jelas, prosesnya lama, harus mengumpulkan awan-awan sebagai prasyarat hujan,” jelasnya. Gatot yang juga pelaksana tugas bupati Sleman ini menjelaskan, kegiatan hujan buatan itu semua di-back up pemerintah pusat. Hujan buatan itu kerja sama antara Kementerian Riset dan Teknologi dan BNPB.
Menurut Gatot, hujan buatan tersebut juga bukan bagian dari usulan BPBD DIY menghadapi musim kemarau yang kemungkinan berkepanjangan. ”Soal hujan buatan semuanya di-handle pusat. Anggarannya besar, Rp200 miliar,” sebut Gatot. Dia mengakui sudah mengusulkan dana on call sebesar Rp6 miliar kepada BNPB. Usulan tersebut sebagai respons atas usulan sejumlah kabupaten di DIY yang sudah mengajukan usulan untuk menetapkan siaga kekeringan.
”Yang Rp6 miliar itu seperti dana on call, beda dengan program hujan buatan. Sekali lagi, hujan buatan dari pusat. Daerah tidak ikut-ikut,” tegasnya. Namun, daerah-daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan tampaknya sudah sangat membutuhkan hujan buatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahkan yakin hujan buatan adalah solusi tepat mengatasi kekeringan di Indonesia.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah Prasetyo Budi mengatakan, hingga kini sudah 15 kabupaten/ kota di Jateng yang terdampak kekeringan areal irigasinya. Luasnya bahkan sudah mencapai 15.000 hektare.
Sebanyak 15 daerah yang lahan irigasinya terdampak kekeringan itu adalah Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Kendal, Demak, Pati, Rembang, Grobogan, Blora, Boyolali, Wonogiri, Temanggung, Cilacap, dan Banyumas. Bahkan, lanjut dia, ada 16 waduk di Jateng yang sudah tidak ada airnya seperti di Sragen, Grobogan, dan Wonogiri.
Agar kekeringan itu tidak meluas, pihaknya meminta pemerintah pusat segera melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan. Menurut dia, hujan buatan itu tidak hanya untuk lahan irigasi, tapi juga memenuhi sumber kebutuhan air bersih masyarakat. ”Daerah yang akan kami usulkan dibuatkan hujan buatan itu adalah wilayah pantura, meliputi Brebes sampai Rembang,” imbuh Prasetyo.
Hujan buatan itu diharapkan bisa mengisi waduk-waduk yang kini sudah mulai kosong. Yang terpenting adalah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk membuat hujan buatan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
”Untuk membuat hujan buatan itu juga harus mengetahui kondisi awan dan angin, jangan sampai salah sasaran,” beber Prasetyo. Prasetyo menyebutkan, kebutuhan pembuatan hujan buatan itu sekitar Rp150 juta sekali menerbangkan pesawat. Biaya itu untuk membeli garam, sewa pesawat, dan honor pilot. Untuk bisa memenuhi wadukwaduk yang ada di Jateng, paling tidak butuh dua pekan untuk pelaksanaan hujan buatan.
Sementara itu, Kepala BPBD Jateng Sarwa Pramana mengatakan, lima kabupaten di Jawa Tengah sudah menyatakan status darurat kekeringan. ”Lima daerah yang sudah dinyatakan daruratkekeringanituadalahTemanggung, Kendal, Cilacap, Wonogiri, dan Boyolali,” sebut dia. Status darurat kekeringan itu dinyatakan sampai akhir Oktober mendatang. Berdasarkan perkiraan BMKG, musim kemarau diperkirakan masih akan terjadi sampai November mendatang.
Oktiani endarwati/ ridwan anshori/ amin fauzi
(bbg)
Explore More