Tak Elok Jabatan Dubes Jadi Ajang Balas Budi
Senin, 10 Agustus 2015 - 13:58 WIB
Tak Elok Jabatan Dubes Jadi Ajang Balas Budi
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR telah menerima 33 nama calon Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk negara-negara sahabat yang diserahkan oleh pemerintah. Dari 33 nama tersebut ada beberapa nama merupakan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam Pemilu 2014.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengaku prihatin dengan hal tersebut. Menurut Tantowi, tidak elok posisi Dubes dijadikan ajang balas budi.
"Kami prihatin jika balas budi untuk relawan pendukung Jokowi-JK dibalas dengan posisi yang strategis sepertu dubes. Jabatan Dubes tidak sama dengan jabatan komisaris di BUMN," ujar Tantowi saat dihubungi wartawan, Senin (10/8/2015).
Menurutnya, kriteria Dubes yang diajukan harusnya sesuai dengan undang-undang (UU). Segala ucapan dan tindak tanduknya haruslah sesuai dengan tiga entitas yang diwakilinya, yakni wakil rakyat, negara dan presiden.
"Oleh karenanya seorang yang dipercaya untuk menjadi Dubes adalah dia yang menguasai segala permasalahan bangsa dan mempunyai kecakapan komunikasi agar dapat menjadi wakil bangsa yang baik sekaligus dapat mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari negara akreditasi untuk kepentingan bangsa dan negara kita," jelas Tantowi.
Setelah eksekusi hukuman mati para pengedar narkoba dan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan, lanjutnya, posisi Indonesia menjadi tidak mudah. Saat seperti ini, Indonesia membutuhkan Dubes yang benar-benar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan keluar dari posisi kritis.
"Terus terang ada keraguan kami di Komisi I terhadap beberapa calon yang diajukan mengingat pengalaman dan pengetahuan mereka yang minim tentang geo politik dan diplomasi," tandasnya.
Sekadar diketahui, pemerintah sudah mengajukan 33 nama calon duta RI untuk negara-negara sahabat ke DPR. Namun, dari 33 nama tersebut terdapat nama-nama calon Dubes RI berasal dari kalangan politisi parpol pendukung pemerintah atau bekas relawan Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu.
Di antaranya, Alexander Litaay (PDIP) untuk Republik Kroasia, Helmy Fauzi (PDIP) untuk Republik Mesir, Husnan Bey Fananie (PPP kubu Romi) untuk Azerbaijan, Diennaryati Tjokrisuprihatono (NasDem) untuk Republik Ekuador, Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso (PKPI) untuk Republik Panama.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengaku prihatin dengan hal tersebut. Menurut Tantowi, tidak elok posisi Dubes dijadikan ajang balas budi.
"Kami prihatin jika balas budi untuk relawan pendukung Jokowi-JK dibalas dengan posisi yang strategis sepertu dubes. Jabatan Dubes tidak sama dengan jabatan komisaris di BUMN," ujar Tantowi saat dihubungi wartawan, Senin (10/8/2015).
Menurutnya, kriteria Dubes yang diajukan harusnya sesuai dengan undang-undang (UU). Segala ucapan dan tindak tanduknya haruslah sesuai dengan tiga entitas yang diwakilinya, yakni wakil rakyat, negara dan presiden.
"Oleh karenanya seorang yang dipercaya untuk menjadi Dubes adalah dia yang menguasai segala permasalahan bangsa dan mempunyai kecakapan komunikasi agar dapat menjadi wakil bangsa yang baik sekaligus dapat mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari negara akreditasi untuk kepentingan bangsa dan negara kita," jelas Tantowi.
Setelah eksekusi hukuman mati para pengedar narkoba dan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan, lanjutnya, posisi Indonesia menjadi tidak mudah. Saat seperti ini, Indonesia membutuhkan Dubes yang benar-benar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dan keluar dari posisi kritis.
"Terus terang ada keraguan kami di Komisi I terhadap beberapa calon yang diajukan mengingat pengalaman dan pengetahuan mereka yang minim tentang geo politik dan diplomasi," tandasnya.
Sekadar diketahui, pemerintah sudah mengajukan 33 nama calon duta RI untuk negara-negara sahabat ke DPR. Namun, dari 33 nama tersebut terdapat nama-nama calon Dubes RI berasal dari kalangan politisi parpol pendukung pemerintah atau bekas relawan Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu.
Di antaranya, Alexander Litaay (PDIP) untuk Republik Kroasia, Helmy Fauzi (PDIP) untuk Republik Mesir, Husnan Bey Fananie (PPP kubu Romi) untuk Azerbaijan, Diennaryati Tjokrisuprihatono (NasDem) untuk Republik Ekuador, Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso (PKPI) untuk Republik Panama.
(hyk)
