Atasi Calon Tunggal, Perlu Komunikasi Antar Elite Parpol
Sabtu, 08 Agustus 2015 - 07:31 WIB
Atasi Calon Tunggal, Perlu Komunikasi Antar Elite Parpol
A
A
A
JAKARTA - Elite partai politik (parpol) dinilai perlu memaksimalkan komunikasi politik antar parpol pada masa perpanjangan waktu pendaftaran pilkada di tujuh daerah dengan calon tunggal.
Pendapat itu dikemukakan pengamat politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto. Menurutnya, cara itu perlu dilakukan agar parpol dapat mengusung pasangan calon (paslon) lain di tujuh daerah tersebut.
"Menurut saya memang parpol harus bertanggung jawab terhadap paslon itu. Dengan jumlah parpol yang cukup banyak, seharusnya ada paslon lain yang didaftarkan ke KPU daerah," kata Heri Budianto saat dihubungi Koran SINDO di Jakarta, Jumat 7 Agustus 2015.
Menurut Heri, parpol harus melakukan konsolidasi dan komunikasi untuk dapat mengusung calon lainnya di tujuh daerah tersebut.
Karena fungsi parpol dapat memberikan kader terbaiknya kepada masyarakat di daerah, untuk dipercaya masyarakat membangun daerah.
"Itu bukan hanya membicarakan paslon. Tapi mereka perlu menyelamatkan demokrasi lokal dan menyelamatkan daerah," ucap Heri.
Namun Direktur Eksekutif Polcomm Institute itu mengakui, jika itu merupakan tugas yang berat, karena masing-masing parpol memiliki kepentingan yang berbeda dalam pilkada.
"Tinggal bagaimana usulan dan niat baik ini bisa diimplementasikan dengan segala cara dan upaya. Namun tentu itu harus dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi lokal dan daerah itu tadi," imbuhnya.
Oleh karena itu lanjut Heri, seberat apapun tantangan untuk menggelar komunikasi politik para elite, parpol harus bisa bertanggung jawab untuk mencari kader agar bisa diusulkan dalam pilkada.
"Jika mereka enggan dan sulit melakukan itu, maka itulah kegagalan parpol dalam membentuk kaderisasi di daerah," tandasnya.
Pilihan:
Presiden Jokowi Diminta Tak Buang Badan ke Rezim SBY
Kasus Suap Hakim, Akhirnya Kaligis Akui Kenal Gatot dan Evi
Pendapat itu dikemukakan pengamat politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto. Menurutnya, cara itu perlu dilakukan agar parpol dapat mengusung pasangan calon (paslon) lain di tujuh daerah tersebut.
"Menurut saya memang parpol harus bertanggung jawab terhadap paslon itu. Dengan jumlah parpol yang cukup banyak, seharusnya ada paslon lain yang didaftarkan ke KPU daerah," kata Heri Budianto saat dihubungi Koran SINDO di Jakarta, Jumat 7 Agustus 2015.
Menurut Heri, parpol harus melakukan konsolidasi dan komunikasi untuk dapat mengusung calon lainnya di tujuh daerah tersebut.
Karena fungsi parpol dapat memberikan kader terbaiknya kepada masyarakat di daerah, untuk dipercaya masyarakat membangun daerah.
"Itu bukan hanya membicarakan paslon. Tapi mereka perlu menyelamatkan demokrasi lokal dan menyelamatkan daerah," ucap Heri.
Namun Direktur Eksekutif Polcomm Institute itu mengakui, jika itu merupakan tugas yang berat, karena masing-masing parpol memiliki kepentingan yang berbeda dalam pilkada.
"Tinggal bagaimana usulan dan niat baik ini bisa diimplementasikan dengan segala cara dan upaya. Namun tentu itu harus dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi lokal dan daerah itu tadi," imbuhnya.
Oleh karena itu lanjut Heri, seberat apapun tantangan untuk menggelar komunikasi politik para elite, parpol harus bisa bertanggung jawab untuk mencari kader agar bisa diusulkan dalam pilkada.
"Jika mereka enggan dan sulit melakukan itu, maka itulah kegagalan parpol dalam membentuk kaderisasi di daerah," tandasnya.
Pilihan:
Presiden Jokowi Diminta Tak Buang Badan ke Rezim SBY
Kasus Suap Hakim, Akhirnya Kaligis Akui Kenal Gatot dan Evi
(maf)
