Jangan Sampai Pilkada Serentak Tak Memiliki Manfaat

JAKARTA - Para penyelenggara Pilkada Serentak 2015 baik pemerintah, DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta duduk bersama agar masalah kepala daerah berjalan lancar.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak sudah diwarnai hal-hal negatif, padahal baru memasuki proses tahap awal.

Hal itu dikatakan Siti menanggapi polemik calon tunggal dalam pendaftaran Pilkada Serentak, sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya ingin mengeluarkan Perppu Pilkada. Namun KPU memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran.

"Jangan sampai tidak ada manfatnya pilkada ini, karena korelasinya sudah negatif," ujar Siti Zuhro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Siti mengimbau partai politik (parpol) mementingkan kepentingan daerah agar Pilkada Serentak berjalan lancar. Parpol kata dia, diharapkan dapat mengusung kader-kadernya di beberapa daerah yang masih memiliki calon tunggal.

"Parpol seharusnya betul-betul memiliki pertanggungjawaban supaya kita tidak memilih calon yang, lo lagi lo lagi," ucapnya.

Sementara Siti tak menyetujui adanya Perppu Pilkada, karena polemik calon tunggal ini bukan hal yang genting, sehingga presiden harus mengeluarkan Perppu.

"Ini 269 daerah, yang punya calon tunggal hanya tujuh daerah, jadi akan tetap positif jika pilkada dilaksanakan di 262 daerah. Apa lagi sekarang KPU berikan perpanjangan waktu," tandasnya.

Pilihan:

Kekuatan Marinir Indonesia Masuk Tiga Besar di Dunia

Jokowi Klaim Pasal Penghinaan Presiden Warisan Rezim SBY