GP Ansor Tidak Ingin Masuk Kisruh Muktamar NU
GP Ansor Tidak Ingin Masuk Kisruh Muktamar NU
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengimbau anggotanya untuk tidak terjebak dalam sikap dukung-mendukung dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur.
GP Ansor menyerahkan urusan mengenai polemik mekanisme pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU melalui ahlul halli wal aqdi (AHWA) kepada kiai.
"Tugas GP Ansor itu adalah mengawal dan mempersatukan ulama, bukan memecah belah ulama. Pemuda Ansor harus sadar posisi dan jangan terjebak urusan dukung mendukung, karena Ansor memiliki kewajiban menyatukan apabila terjadi perbedaan bahkan perpecahan di kalangan ulama," tutur Ketua PP GP Muhammad Rahmat Hidayat Pulungan melalui siaran pers kepada Sindonews, Senin (3/8/2015).
Dia mengajak Pemuda Ansor untuk selalu berada di posisi tengah dan tidak memihak salah satu pandangan. "Tugas Ansor adalah menyatukan pihak-pihak yang berbeda pandangan," tandasnya.
Rahmat menilai terjadinya kekisruhan dalam Muktamar NU kali ini disebabkan oleh adanya pemaksaan terhadap sistem pemilihan dengan model AHWA. "Sistem pemilihan dengan Ahwa ini baik, tetapi caranya salah, kurang dialogis," katanya.
Menurut dia, NU selalu memilih politik jalan tengah. Namun hal itu sepertinya berbeda dalam muktamar kali ini.
"Kita melihat seolah-olah hanya ada dua pilihan. Kalau tidak kiri ya kanan. Katanya NU menjadi contoh Islam di dunia, tetapi saat pertemuan ulama malah ricuh dan gaduh," tuturnya.
Menurut dia, GP Ansor tidak akan ikut-ikutan dalam kekisruhan muktamar. "Kalo Ansor saja sudah ikut-ikutan dan terjebak dalam kekisruhan muktamar ini lalu kepada siapa lagi harapan nahdliyin dan muktamirin untuk kelangsungan Nahdlatul Ulama," tutur Rahmat.
Kekisruhan dalam muktamar, kata dia, membuat malu NU. Oleh karena itu, aktor-aktor di balik kekisruhan harus minta maaf kepada pendiri NU.
"Kalo Ansor saja sudah ikut-ikutan dan terjebak dalam kekisruhan muktamar ini lalu kepada siapa lagi harapan nahdliyin dan muktamirin untuk kelangsungan Nahdlatul Ulama," tutur Rahmat.
PILIHAN:
HT: Muktamar NU Luar Biasa
GP Ansor menyerahkan urusan mengenai polemik mekanisme pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU melalui ahlul halli wal aqdi (AHWA) kepada kiai.
"Tugas GP Ansor itu adalah mengawal dan mempersatukan ulama, bukan memecah belah ulama. Pemuda Ansor harus sadar posisi dan jangan terjebak urusan dukung mendukung, karena Ansor memiliki kewajiban menyatukan apabila terjadi perbedaan bahkan perpecahan di kalangan ulama," tutur Ketua PP GP Muhammad Rahmat Hidayat Pulungan melalui siaran pers kepada Sindonews, Senin (3/8/2015).
Dia mengajak Pemuda Ansor untuk selalu berada di posisi tengah dan tidak memihak salah satu pandangan. "Tugas Ansor adalah menyatukan pihak-pihak yang berbeda pandangan," tandasnya.
Rahmat menilai terjadinya kekisruhan dalam Muktamar NU kali ini disebabkan oleh adanya pemaksaan terhadap sistem pemilihan dengan model AHWA. "Sistem pemilihan dengan Ahwa ini baik, tetapi caranya salah, kurang dialogis," katanya.
Menurut dia, NU selalu memilih politik jalan tengah. Namun hal itu sepertinya berbeda dalam muktamar kali ini.
"Kita melihat seolah-olah hanya ada dua pilihan. Kalau tidak kiri ya kanan. Katanya NU menjadi contoh Islam di dunia, tetapi saat pertemuan ulama malah ricuh dan gaduh," tuturnya.
Menurut dia, GP Ansor tidak akan ikut-ikutan dalam kekisruhan muktamar. "Kalo Ansor saja sudah ikut-ikutan dan terjebak dalam kekisruhan muktamar ini lalu kepada siapa lagi harapan nahdliyin dan muktamirin untuk kelangsungan Nahdlatul Ulama," tutur Rahmat.
Kekisruhan dalam muktamar, kata dia, membuat malu NU. Oleh karena itu, aktor-aktor di balik kekisruhan harus minta maaf kepada pendiri NU.
"Kalo Ansor saja sudah ikut-ikutan dan terjebak dalam kekisruhan muktamar ini lalu kepada siapa lagi harapan nahdliyin dan muktamirin untuk kelangsungan Nahdlatul Ulama," tutur Rahmat.
PILIHAN:
HT: Muktamar NU Luar Biasa
(dam)
Explore More