Golkar Akui Rugi Besar di Pilkada Serentak
Jum'at, 31 Juli 2015 - 06:59 WIB
Golkar Akui Rugi Besar di Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Mahyudin menilai tidak bisanya Partai Golkar mengusung kadernya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 di beberapa daerah, merupakan suatu kerugian besar.
Pasalnya di banyak daerah, Partai Golkar tidak bisa mengusung calon lantaran masih bersengketa.
“Ini jelas kerugian yang besar, hal itu dikarenakan tidak sinkronnya kedua pengurus antara keputusan yang dibuat oleh Pak Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Mudah-mudahan pada pilkada putaran kedua 2017 dan terakhir 2019 tidak terulang seperti ini lagi,” ujar Mahyudin kepada wartawan di Bojongsari Depok, Kamis 30 Juli 2015.
Wakil Ketua MPR ini menambahkan, bahwa proses islah hingga kini akan sangat sulit dicapai. Pasalnya, proses hukum sudah terlanjur berjalan. Islah dikatakannya masih bisa terjadi asalkan ada Munas bersama antara ARB dan Agung Laksono.
“Kalau penyatuan keputusan kami rasa bukan tidak mungkin akan tetapi sangat sulit. Ini kerugian Partai Golkar, sudah saatnya Partai Golkar segera berbenah, intropeksi diri agar kejadian tidak terulang lagi dan Golkar harus lebih siap pada pemilu 2019,” paparnya.
Salah satu contoh terjadi di Pilkada Depok. Calon Wakil Walikota Depok dari Partai Golkar, Babai Suhaimi tidak diusung dari partainya. Padahal Babai adalah Ketua DPD Partai Golkar di Depok.
Pasalnya, surat keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan partai yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono berbeda. Di mana, Partai Golkar kubu Agung Laksono mengeluarkan SK untuk Rudi HM Samin, sementara Golkar kubu Aburizal Bakrie mengeluarkan SK untuk Babai Suhaimi. Padahal KPU mewajibkan calon membawa surat restu dari kedua kubu dengan bunyi yang sama merestui pasangan calon.
Pasalnya di banyak daerah, Partai Golkar tidak bisa mengusung calon lantaran masih bersengketa.
“Ini jelas kerugian yang besar, hal itu dikarenakan tidak sinkronnya kedua pengurus antara keputusan yang dibuat oleh Pak Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Mudah-mudahan pada pilkada putaran kedua 2017 dan terakhir 2019 tidak terulang seperti ini lagi,” ujar Mahyudin kepada wartawan di Bojongsari Depok, Kamis 30 Juli 2015.
Wakil Ketua MPR ini menambahkan, bahwa proses islah hingga kini akan sangat sulit dicapai. Pasalnya, proses hukum sudah terlanjur berjalan. Islah dikatakannya masih bisa terjadi asalkan ada Munas bersama antara ARB dan Agung Laksono.
“Kalau penyatuan keputusan kami rasa bukan tidak mungkin akan tetapi sangat sulit. Ini kerugian Partai Golkar, sudah saatnya Partai Golkar segera berbenah, intropeksi diri agar kejadian tidak terulang lagi dan Golkar harus lebih siap pada pemilu 2019,” paparnya.
Salah satu contoh terjadi di Pilkada Depok. Calon Wakil Walikota Depok dari Partai Golkar, Babai Suhaimi tidak diusung dari partainya. Padahal Babai adalah Ketua DPD Partai Golkar di Depok.
Pasalnya, surat keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan partai yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono berbeda. Di mana, Partai Golkar kubu Agung Laksono mengeluarkan SK untuk Rudi HM Samin, sementara Golkar kubu Aburizal Bakrie mengeluarkan SK untuk Babai Suhaimi. Padahal KPU mewajibkan calon membawa surat restu dari kedua kubu dengan bunyi yang sama merestui pasangan calon.
(maf)
