Pengawasan Internal Lemah Penyebab Kepala Daerah Korupsi
Rabu, 22 Juli 2015 - 10:52 WIB
Pengawasan Internal Lemah Penyebab Kepala Daerah Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui, lemahnya pengawasan internal sebagai salah satu faktor penyebab maraknya kepala daerah terjerat hukum terutama kasus korupsi.
Menurut Tjahjo, inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan data yang dihimpun pada bulan Juli ini, tercatat empat kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
Mereka adalah Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, Bupati Kotabaru Irhami Ridjani, dan Bupati Barru Andi Idris Syukur. ”Itu salah satu (penyebab korupsi),” kata Tjahjo di Gedung Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri kemarin.
Agar hal itu tidak terus berulang, perlu adanya peningkatan dan optimalisasi kinerja inspektorat daerah. Menurut Tjahjo, inspektorat jangan hanya formalitas semata dalam bekerja. ”Jangan bergerak kalau hanya ada instruksi. Inspektorat jangan ada rasa sungkan. Jadi, harus menyampaikan hal yang benar,” ucapnya.
Mantan anggota DPR RI ini menilai, inspektorat harus memiliki peran utama dalam pencegahan. Inspektorat bukan saja melakukan tugas pengawasan tapi juga memberikan pelayanan. Sementara, Irjen Kemendagri Tarmizi A Karim mengatakan, banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi karena ketidakpahaman tentang konsep pemerintahan yang baik dan bersih.
”Pemahaman clean and goodgovernance ini yang rendah selama ini. Maka harus dikembalikan pada prinsip awal dalam pola pengawasan,” kata Tarmizi.
Dita angga
Menurut Tjahjo, inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan data yang dihimpun pada bulan Juli ini, tercatat empat kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
Mereka adalah Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, Bupati Kotabaru Irhami Ridjani, dan Bupati Barru Andi Idris Syukur. ”Itu salah satu (penyebab korupsi),” kata Tjahjo di Gedung Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri kemarin.
Agar hal itu tidak terus berulang, perlu adanya peningkatan dan optimalisasi kinerja inspektorat daerah. Menurut Tjahjo, inspektorat jangan hanya formalitas semata dalam bekerja. ”Jangan bergerak kalau hanya ada instruksi. Inspektorat jangan ada rasa sungkan. Jadi, harus menyampaikan hal yang benar,” ucapnya.
Mantan anggota DPR RI ini menilai, inspektorat harus memiliki peran utama dalam pencegahan. Inspektorat bukan saja melakukan tugas pengawasan tapi juga memberikan pelayanan. Sementara, Irjen Kemendagri Tarmizi A Karim mengatakan, banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi karena ketidakpahaman tentang konsep pemerintahan yang baik dan bersih.
”Pemahaman clean and goodgovernance ini yang rendah selama ini. Maka harus dikembalikan pada prinsip awal dalam pola pengawasan,” kata Tarmizi.
Dita angga
(ftr)
