Kader PDIP Harus Bangga Jadi Petugas Partai

DEPOK - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung istilah ”petugas partai” yang sempat menjadi polemik di media karena konotasinya dianggap negatif bagi kader yang menduduki jabatan eksekutif, khususnya presiden.

Baginya, sebutan itu seharusnya menjadi kebanggaan karena tidak semua kader bisa mendapatkan itu, bukan malah minder ataupun merasa direndahkan. Megawati menjelaskan, kongres PDIP telah memberikan kewenangan kepada ketua umum untuk menentukan kader yang diusung dalam setiap kompetisi, termasuk pilpres. Dalam perjalanannya, PDIP menugaskan Jokowi menjadi capres.

Dengan makna mulia petugas partai yang secara otomatis petugas ideologi, seharusnya semua kader PDIP merasa bangga disebut petugas partai, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun di struktural partai. Sebab, bukan hal mudah bagi kader memperoleh tugas dari partai.

”Siapa yang mau jadi kader PDIP pasti akan disebut itu dan mestinya merasa bangga. Karena kalau baru mau menjadi anggota, belum bisa disebut petugas partai. Yang bisa disebut adalah kader, kalau dia eksekutif, legislatif, dan struktur. Anggota banyak, tapi belum tentu (bisa jadi petugas partai),” ungkap Mega-wati saat membuka sekolah partai calon kepala daerah di Depok, Jawa Barat, kemarin.

Bagi Megawati, penyebutan petugas partai bagi kader di eksekutif, legislatif, dan struktural tidak akan diubah meski maknanya sering dikonotasikan negatif. Menurutnya, yang memandang negatif bisa jadi tidak memahami atau punya maksud tertentu. Yang pasti, sebagai partai ideologis, PDIP meyakini tidak ada yang salah dengan sebutan itu.

Karenanya, Megawati tidak memedulikan kritikan beberapa pihak terkait sebutan itu. Apalagi, kritikan tersebut cenderung nyinyir tanpa mau memahami substansinya. ”Saya di-bully media. Ini dimasukkan ke sosial media, dipelintir, dipotong-potong, dan sebagainya. Tapi, saya tidak pedulikan itu karena saya tahu tanggung jawab saya, tugas saya,” tukasnya.

Megawati lantas mencontohkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga sebagai petugas partai dan bisa membanggakan partai yang menugaskannya. ”Mbak Risma juga petugas partai,” tegasnya.

Untuk itu, Megawati mengingatkan para calon kepala daerah yang mengikuti sekolah partai agar tidak berpikir pragmatis dengan hanya menganggap partai sebagai kendaraan memenangi pemilihan kepala daerah. Setelah menang, para kepala daerah sebagai petugas partai harus bekerja mengejawantahkan ideologi partai yang orientasinya menyejahterakan rakyat di daerahnya.

Hal senada disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, istilah petugas partai justru bermakna positif karena itu berarti penghormatan bagi kader yang mendapat penugasan duduk di pemerintahan maupun legislatif. Dia menambahkan, PDIP tidak sembarangan menugaskan kader untuk didudukkan di jabatan strategis di eksekutif.

”Kader yang mendapat penugasan dan berhasil duduk di lembaga eksekutif, hanya terjadi setelah yang bersangkutan melalui proses seleksi, penugasan, dan akhirnya diperjuangkan bersama untuk duduk dalam lembaga terhormat itu,” ungkapnya.

Rahmat sahid