Hapus Kemenko PMK dan Kemaritiman, Kemenko Dinilai Cukup Dua
Kamis, 16 Juli 2015 - 19:08 WIB
Hapus Kemenko PMK dan Kemaritiman, Kemenko Dinilai Cukup Dua
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan menghapus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kemenko Kemaritiman ketika reshuffle kabinet nantinya dilakukan.
Menurut mantan Utusan Khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan periode 2011-2014 Harbrinderjit Singh (HS) Dillon, cukup dua kementerian koordinator saja di pemerintahan Jokowi-JK.
"Menko harus dua saja, Menko bidang Perekonomian dan Menko bidang Pertahanan," kata Dillon yang juga mantan penasihat Menko Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan ini kepada Sindonews melalui sambungan telepon, Kamis (16/7/2015).
Sebab, mantan staf ahli Menteri Pertanian bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditas periode 1990–1996 ini menilai, kemiskinan bukan masalah sosial. "Kemiskinan itu masalah political ekonomi," katanya.
Dia pun menyarankan agar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Abdurahmad Wahid (Gusdur) Rizal Ramli dipertimbangkan Presiden Jokowi. Dia berpendapat, Rizal Ramli mampu membuat terobosan di bidang perekonomian.
"Menko Perekonomian jangan neolib, karena bisa menimbulkan kesenjangan," ungkapnya. Selain itu, lanjut dia, Menko Perekonomian juga harus mampu menjalankan program Nawacita. "Pasar bebas itu bahaya," tuturnya.
PILIHAN:
Budi Waseso Dianggap Ancaman Lembaga Hukum Lain
IPW Minta Jokowi Tak Gubris Petisi Copot Kabareskrim
Menurut mantan Utusan Khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan periode 2011-2014 Harbrinderjit Singh (HS) Dillon, cukup dua kementerian koordinator saja di pemerintahan Jokowi-JK.
"Menko harus dua saja, Menko bidang Perekonomian dan Menko bidang Pertahanan," kata Dillon yang juga mantan penasihat Menko Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan ini kepada Sindonews melalui sambungan telepon, Kamis (16/7/2015).
Sebab, mantan staf ahli Menteri Pertanian bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditas periode 1990–1996 ini menilai, kemiskinan bukan masalah sosial. "Kemiskinan itu masalah political ekonomi," katanya.
Dia pun menyarankan agar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Abdurahmad Wahid (Gusdur) Rizal Ramli dipertimbangkan Presiden Jokowi. Dia berpendapat, Rizal Ramli mampu membuat terobosan di bidang perekonomian.
"Menko Perekonomian jangan neolib, karena bisa menimbulkan kesenjangan," ungkapnya. Selain itu, lanjut dia, Menko Perekonomian juga harus mampu menjalankan program Nawacita. "Pasar bebas itu bahaya," tuturnya.
PILIHAN:
Budi Waseso Dianggap Ancaman Lembaga Hukum Lain
IPW Minta Jokowi Tak Gubris Petisi Copot Kabareskrim
(kri)
